Absensi Finger Print Tak Disertai Reward

0
816
BERSALAMAN : Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah bersalaman dengan salah satu Kepala OPD Pemprov Kepri usai apel, belum lama ini. F-dok/tanjungpinang pos

Dompak – Ketua Komisi I DPRD Kepri Syukri Fahrial mengapresiasi gebrakan baru Pemprov Kepri yang dinilai berhasil menerapkan sistem absensi elektronik (finger print) di lingkungan Pemprov Kepri.

”Ya tentunya kita sangat mendukung. Apalagi ini gebrakan baru. Kalau masih ada yang belum normal, bagi kami hal itu sudah biasa,” terang politisi Hanura Dapil Kota Batam itu, Rabu (19/4).

Namun Pemprov dalam hal ini Gubernur dan Sekdaprov tidak boleh senang dulu. Karena di balik ke berhasilannya, ia menyarankan harus ada reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

”Saya pikir masih banyak OPD lainnya yang belum patuh terhadap aturan ini. Perlu ditegur. Bagi OPD yang berhasil, saya pikir harus diberi penghargaan, minimal misalnya tiga bulan sekali,” tambahnya.

Hal senada pun disampaikan Ketua Komisi II Ing Iskandarsyah. Ia mengatakan, penerapan sistem absensi elektronik (finger print) bagi ASN dan pegawai tidak tetap atau non ASN yang diterapkan Pemprov Kepri, hendaknya tidak diperdebatkan.

Selain amanah UU dan PP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB), penerapan absensi elektronik tersebut sudah sesuai dengan Pergub Kepri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan NonPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

”Penerapan sistem absensi elektronik bagi ASN ini, langkah maju yang dilakukan pemerintah provinsi untuk meningkatkan disiplin dan pengabdian ASN dan harus didukung semua pihak,” ujar Ing Iskandarsyah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah menilai, masih banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri kurang menyosialisasikan penerapan sistem absensi elektronik (finger print) kepada bawahannya.

”Saya menilai kurang sosilisasi. Makanya banyak yang kaget,” imbuhnya.

Selanjutnya, ia menegaskan agar Asisten III dan Kepala BKD melakukan pertemuan dengan Kepala OPD membahas permasalahan finger print tersebut.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan jam kerja para pegawai.

Penerapan absen finger print ini pula, menurutnya sudah memperlihatkan hasil yang baik. Sejak diberlakukannya, kedisiplinan para ASN dan non ASN Pemprov Kepri berdasarkan sistem tersebut mengalami peningkatan hingga 85 persen.

”Dalam perjalanannya kita evaluasi. Saat ini tingkat kedisiplinan pegawai sudah bagus. Mencapai 85 persen,” lanjut Arif.

Selain itu, dikatakan Arif, penerapan sistem finger print ini merupakan tahapan pertama untuk meningkatkan kedisiplinan para ASN. Selanjutnya, Pemprov Kepri akan menerapkan sistem berbasis elektronik dalam mengukur kinerja para pegawai yang disebut e-kinerja.

”Penerapan e-disiplin ini kan baru tahap pertama. Kami juga akan menerapkan sistem e-kinerja untuk tahapan selanjutnya. Kami juga akan belajar ke daerah yang sudah menerapkan sistem tersebut dengan baik. Seperti, Jawa Barat,” terangnya.

Melalui sistem tersebut nantinya, lanjut Arif, kinerja para ASN akan terukur. Dan, penilaian kinerja dan kedisiplinan akan dilakukan dari sistem tersebut.

Para pegawai yang disiplin dan kinerja baik, makan akan diberikan reward dan punishment berupa tunjangan prestasi.

”Sedangkan yang kurang disiplin tentu saja akan diberikan sanksi. Bisa berupa penyesuaian tunjangan daftar kehadirannya selama sebulan melalui finger print,” tuturnya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here