Ada ASN Berpolitik Praktis

0
394
Penjab Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza (tengah) Vice President of CSR PT. Angkasa Pura, Wandi Anhar (kanan) dan GM PT Angkara Pura II Tanjungpinang Hotasi Manalu. f-abas/tanjungpinang pos

Penjabat Wali Kota Raja Ariza mendapatkan laporan kalau ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), PTT dan THL yang terlibat dalam politik praktis di pemilihan Wali Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Hanya saja, Raja Ariza belum mau membocorkan, apakah ASN tersebut bekerja di Pemko Tanjungpinang, Pemprov Kepri atau Pemkab Bintan. Di ibukota provinsi Kepri ini ASN tidak hanya bekerja di pemerintahan Pemprov Kepri saja, namun ada yang bekerja di Pemkab Bintan dan di Pemko Tanjungpinang bahkan di instansi partikal.

Raza Ariza sudah berkali-kali menginggatkan bahwa ASN dilarang berpolitik praktis, serta turut serta dalam ”arus’ politik. ASN harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya, sehingga pelayanan yang diberikan untuk masyarakat tetap berjalan sebagaimana yang diharpakan seluruh masyarakat.

”Sudah kita ingatkan ASN harus netral tak boleh berpolitik praktis. Saya ingatkan kembali hati-hati sanksinya tegas pemecatan kalau terbukti,” kata Raja Ariza, kemarin.

Asisten I Pemprov Kepri ini, meminta ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk tetap netral di Pilwako Tanjungpinang. Artinya, ASN tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang sedang berlaga di Pilwako.

Dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang menjadi peserta pesta demokrasi tahun 2018 ini, yakni nomor urut I Syahrul-Rahma dan nomor urut 2 Lis Darmansyah-Maya Suryanti. Kata Raja, netralnya ASN berbeda dengan TNI-Polri. Netral TNI-Polri tidak memiliki hak suara. Artinya, TNI-Polri tidak bisa memilih ke salah satu diantara dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tersebut di bilik suara.

”Tapi, kalau kita (ASN, red) diberikan hak pilih tapi harus netral dan tidak berpolitik praktis,” tegas Raja.

Ia menginggatkan para ASN, PTT dan THL benar-benar netral, tidak menjadi salah satu tim sukses, apalagi mengerakan massa. Tanjungpinang memang tahun politik, pelayanan kepada masyarakat tetap prima. Ia juga minta agar di pilkada Tanjungpinang ini, masyarakat tidak memutuskan tali silaturahmi hanya gara-gara beda pendapat, beda pilihan atau beda dukungan.

Ia berharap seluruh masyarakat Tanjungpinang tetap kompak dan damai selama berlangsungnya pilwako, meskipun beda partai dan calon. ”Kita harapkan pilkada Tanjungpinang berjalan dengan lancar dan damai,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur melarang Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Mantan Ketua DPW PAN Provinsi Kepri ini, meminta kepada para ASN agar tidak boleh ikut berkampanye dan terlibat sebagai tim sukses dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu.

”Kalau ada laporan nanti kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlu diingkat, tidak boleh ada ASN yang terlibat langsung jadi juru kampanye, jadi tim sukses segala macam untuk salah satu kandidat, ini melanggar aturan,” tegasnya.

Alasannya, sambung mantan anggota DPR RI ini, agar pilkada jangan sampai membuat ASN menjadi terpecah belah dan membuat kelompok-kelompok.

Menurut Asman, posisi ASN dalam undang-undang sudah sangat jelas, yakni mengambil posisi netral. Dia mengatakan, ASN juga memiliki hak demokrasi untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin. Namun, secara spesifik setiap ASN dibatasi untuk terlibat secara langsung dalam memenangkan calon tertentu.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. ”Saya minta tidak ada ASN terlibat politik praktis di Pilkada Tanjungpinang,” tegasnya.(ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here