Ada Udang di Balik Pengisian Wagub

0
748
Suhardi

Oleh: Suhardi
Wartawan

Mengingat kembali pada 25 Mei 2016, lebih kurang empat belas bulan H Nurdin Basirun mulai kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, memimpin Provinsi Kepulaun Riau.

Sejak Presiden RI Jokowi Dodo (Jokowi) melantik dirinya secara definitif, kala itu mantan Bupati yang latar belakang mahir di laut itu, langsung tancap gas. Tak lama setelah memimpin, riak-riak tidak sedap mulai bermunculan di tengah masyarakat. Mulai Nurdin harus segera memiliki pendamping. Bukan menambah pendamping setelah Nyonya Noor Lizah, melainkan harus segera punya Seketaris Daerah (Sekda) definitif akrena saat itu masih dijabat oleh Plt Sekda.

Tidak tahan mendapat tekanan dan sudah terlampau banyak masukkan yang mulai memanas di telinga, tepat pada 10 Oktober 2016, mantan Bupati dua periode di Kabupaten Karimun ini memilih H Tengku Said Arif Fadillah untuk membantu tugasnya dalam urusan administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta teman curahan hati (Curhat) untuk menyelesaikan persoalan di sekelilingnya, pasca ia dilantik oleh Pak Jokowi menjadi Gubernur dan bukan lagi sebagai Wakil Gubernur (Wagub).

Eh, meskipun mantan Sekda yang sudah aral melintang sukses menyusun rencana dan program di Kabupaten Karimun TS Arif Fadillah, ternyata masyarakat masih kurang “arif” menerima keputusan itu.

Banyak yang belum tuntas meski Nurdin sudah setahun dilantik. Pasalnya provinsi Kepri ini belum juga punya Wagub. Aduh, makin semrawut pikiran mantan Kapten kapal ini. Saat mencari seorang Sekda, prosesnya masih cair dan tidak perlu analisa lama bagi seorang Nurdin Basirun. Kali ini, dirinya harus berpikir keras, supaya tidak salah memilih wakil dan untuk menghindar prasangka buruk.

Kali ini Wagub, Seorang Nurdin Basirun harus berurusan dengan partai pengusung pemenangan pasangan Sanur (HM. Sani-H Nurdin Basirun) ditambah tim sukses, tim peduli masyarakat Kepri, wartawan, media sosial (Medsos). Ia harus berurusan dengan Jumaga Nadeak, Agus Wibowo dan Isdianto, DPRD Kepri. Tidak hanya itu, ia juga galau memikirkan Peraturan Pemerintah. Untuk ada wagub juga mesti ada Panitia khusus (Pansus), Panitia pemilihan (Panlih) dan harus terus koordinasi dengan pejabat di pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sejak isu pengisian Wagub itu mulai berembus, Nurdin tak bisa leluasa bergerak hingga kini. Bahkan Nurdin ngaku tak sempat istirahat apalagi untuk beribadah umrah ke tanah suci, Mekkah. Kini, tidak hanya memikirkan pembangunan dan program prioritas tahun 2018, ia juga mesti sejenak memikirkan soal Wagub, yang saat ini sudah ada dua nama yang diusulkan yakni Isdianto yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Agus Wibowo atau akrab di sapa AW yang masih menjabat sebagai Wakil DPRD di Kabupaten Bintan.

Keduanya, bahkan sudah dua kali diusulkan Nurdin Basirun ke DPRD Kepri untuk mendapat restu. Lalu kemudian di pilih menjadi Wagub, sehingga Nurdin tidak sendirian lagi memimpin provinsi yang terbilang kaya akan sumber daya kemaritiman ini.
Hanya saja prosesnya cukup rumit, semacam ada yang ingin menjadi pahlawan ke siangan. Nurdin kepada wartawan beberapa waktu lalu mengaku sebenarnya ia sangat butuh wagub. Dengan tidak ada wagub, ia sulit untuk beristirahat, apalagi untuk menunaikan ibadah Umrah ke Tanah Suci Mekah.

Hanya saja, kalau benar Nurdin ingin punya wagub, kenapa sudah hampir setahun urusan Nurdin mencari Wagub belum selesai juga?.

Seperti ada udang di balik pengisian wagub. Siapa yang harusnya disalahkan? Atau memang ia terkendala oleh belum aanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang acuan PKPU yang belum diterbitkan Presiden RI Jokowi. Lalu mau dibawa kemana Wagub ini. Lantas bagaimana nasib mereka (Isdianto-Agus Wibowo)? Apakah mereka memang tidak mau ambil peduli karena sudah penat menanti dan sudah terlalu sering “di-PHP” oleh PP yang entah kapan akan dimunculkan presiden. Untuk Demokrat, selaku salah satu partai pengusung bersikukuh mempertahankan Agus karena itu mandat dari DPP.

Semua terkesan tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing partai pengusung tetap pada pendiriannya untuk memenangkan jagoannya. Hingga ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pun bingung dan mengaku masalah ini tidak bisa diputuskan di daerah, hingga DPRD membawa masalah ini ke Mendagri.

Ketua DPRD Kepri juga sebenarnya ikut dibuat bingung oleh Gubernur. Dua kali berkas yang diajukan ke DPRD ternyata berkas itu tidak memenuhi syarat. Syarat-syaratnya kurang dan tidak sesuai dengan aturan atau tidak lengkap. Ada empat item yang masih perlu dilengkapi, seperti surat pengunduran diri, serta dukungan partai pengusung dari DPP.

Eh, keputusan dewan akan membawa masalah ini ke Mendagri justru menimbulkan asumsi yang berbeda-beda. seperti ada udang di balik pengisian Wagub. Ah sudahlah, prasangka buruk buang lah jauh-jauh. Provinsi Riau saja baru memutuskan Wan Thamrin Hasyim walaupun sisa masa jabatan untuknya sampai 2019 mendatang. Pemilihan Wagub Wan Thamrin 25 April itu di pilih berdasarkan voting anggota Dewan yang saat itu hadir sekitar 65 orang. Meskipun sempat dilakukan putaran kedua, karena pemungutan pertama dari kedua kandidat menghasilkan suara yang sama yakni 31 sama.

Mungkinkah, petinggi di Mendagri RI memutuskan kalau di Provinsi Kepri sama dengan model di Provinsi Riau ? ataukah, justru Mendagri memutuskan lain untuk semangat Isdianto-Agus Wibowo yang saat ini sama-sama sudah melobi anggota DPRD Kepri. Semangat ini jangan putus di tengah jalan, walaupun katanya ada udang di balik pengisian Wagub? semoga sebelum bulan puasa Ramadan 27 Mei ini, Kepri sudah memiliki Wakil Gubernur Kepri dan permasalahan dan polemik yang terjadi kita akhirsi di bulan suci sambil bermaaf-mafan di Idul Fitri. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here