ADD untuk Menunjang Pendidikan

0
2758
Siswa di Bintan berjalan kaki dari desa tempat tinggalnya menuju sekolahnya, belum lama ini. F-fatih/tanjungpinang pos

Tak Bisa untuk Membangun Sekolah

Untuk mempercepat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten bisa digunakan sebagai penunjang sektor pendidikan. Namun Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tidak bisa digunakan untuk penunjang pendidikan di desa-desa.

TANJUNGPINANG – Namun, perlu diketahui, ADD tidak bisa dipakai untuk membangun sekolah karena sudah ada yang khusus menangani pendidikan. Sedangkan Dana Desa (DD) tidak bisa dialokasikan untuk penunjang pendidikan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Sardison mengatakan, pendapatan, penggunaan DD itu diatur peraturan dari pusat oleh kementerian terkait.

Sedangkan ADD merupakan APBD dari pemkab. Sesuai aturan, Pemkab harus mengalokasikan 10 persen APBD untuk ADD. ”Yang bisa dipakai itu, ADD. Bukan DD. Beda ini,” ujar Sardison, akhir pekan lalu di Pelantar II Tanjungpinang. ADD bisa dipakai untuk menunjang pendidikan, misalnya menyediakan kapal bagi anak-anak desa agar bisa sekolah ke pulau seberang.

Baca Juga :  Pendataan Sekolah Untuk Bangun Labor Seni Budaya

Apabila semangat anak-anak desa menurun untuk sekolah lantaran jarak yang jauh serta ketidakmampuan orangtuanya untuk membayar ongkos kapal atau pompong, maka ADD bisa dipakai. Yang penting, semua anak kampung harus sekolah. Apabila ada niat pemerintah desa untuk membangun sekolah menggunakan DD atau ADD, tidak bisa.

Namun, dua atau lebih desa yang berdekatan bisa berembuk untuk membangun jalan daripada membangun sekolah untuk memudahkan akses siswa menempuh pendidikan.

Misalnya, desa A tidak memiliki sekolah dan desa B memiliki sekolah. Sementara jalan belum ada sepanjang 4-5 kilometer dari desa A ke sekolah di desa B.

Maka desa A dan desa B bisa berembuk membangun jalan dengan biaya dibagi dua. Sehingga di desa A tak perlu lagi bangun sekolah. Jalan itu sekaligus membuka akses kedua desa.

Baca Juga :  Jelang UN, Siswa AP dan UPW Dimotivasi

Mencermati pelaksanaan Dana Desa 2017 Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, penggunaan dana desa untuk dua hal pokok yakni, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa termasuk untuk fisik seta mencakup aspek apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan di desa itu.

Sedangkan pemberdayaaan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat baik ekonomi sosial dan sumber daya manusia. Misalnya pelatihan bagi masyarakat desa untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

Saai ini Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. Tahun 2015,APBN dialokasikan sekitar Rp 20,76 triliun untuk dana desa. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun. Adapun tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun.

Di Kepri terdapat 275 desa. D Bintan, jumlah desa 36. Karimun jumlah desa 42. Natuna, jumlah desanya 70. Lingga jumlah desa 75 dan Anambas jumlah desanya 52. Jumlah penerimaan Dana Desa (DD) untuk wilayah Provinsi Kepri pada tahun 2018 menurun. Penurunan tersebut sampai pada angka sekitar Rp 6,6 miliar.

Baca Juga :  Percontohan Budidaya Kerapu

Tahun 2017, Dana Desa untuk 275 desa di Kepri sekitar Rp 228 miliar. Tahun 2018 menjadi Rp 221,5 miliar.

Banyak peraturan yang dikeluarkan setelah UU Desa disahkan. Tiga kementerian membuat peraturan. Dari Kemendagri membuat Permendagri No.111, No.112, No.113, dan No.114 tahun 2014.

Kemudian, Menteri Desa mengeluarkan Permendes No.1, No.2, No.3 No.4 dan No.5 tahun 2015. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93 tahun 2015 dam PMK No.241 tahun 2014.(MATUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here