Agar Investasi Tak Menjadi “Infeksi”

0
513
Retno Puspitasari, S.Si

Oleh: Retno Puspitasari, S.Si
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial

Beberapa tahun terakhir ini, kondisi perindustrian di Batam mengalami kelesuan. Setidaknya ada 169 perusahaan yang gulung tikar sejak 2015 hingga Juli 2017. Sebanyak 54 perusahaan tutup pada tahun 2015, lalu 62 perusahaan tutup pada 2016, dan 53 perusahaan tutup sepanjang Januari-Juli 2017. Hal ini membuat ekonomi Batam anjlok dari 5,4% pada 2016 menjadi di bawah 2% pada 2017. Bebapa media melansir, pemutusan Hubungan Kerja pun terjadi dimana-mana.

Kelesuan ini menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, di antaranya disebabkan karena adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal karena lesunya perekonomian dunia.

Sedangkan faktor internal terkait dengan kebijakan pemerintah karena adanya peraturan yang dianggap menghambat investasi. Untuk mengatasi hal ini BP Batam meluncurkan program 123J dan program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Program 123J adalah fasilitas pengurusan perizinan investasi, dimana investor bisa mendapatkan izin investasi dalam waktu 3 jam. Investor yang bisa mendapatkan fasilitas ini, harus memenuhi syarat investasiminimal sebesar 50 milyar rupiahatau bisa menyerap setidaknya 300 tenaga kerja.

Ketika sudah memenuhi persyaratan ini, investor akan langsung mengantongi delapan izin, yaitu :, izin investasi, Akta Perusahaan dan Pengesahan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Kemudahan yang diberikan pada investor akhirnya menumbuhkan minat investasi. Setidaknya ada 70 investor asing yang akan menanamnya modalnya di Batam. Kadin Kepri menyatakan estimasi total investasi sekitar 10 trilyun rupiah. Kabar ini seolah menjadi angin segar bagi masyarakat. Investor pertama yang memastikan akan menanamkan modalnya dengan menggunakan fasilitas 123J adalah PT Royal Newport Plastic dari Tiongkok, dengan modal sebesar 5 juta dollar AS.

Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana menyatakan, rata-rata investor yang masuk ke Batam nantinya adalah perusahaan plastik yang hengkang dari Tiongkok akibat kebijakan baru Tiongkok, yang melarang impor plastik bekas.

Kebijakan ini dimulai sejak awal tahun 2018. Makruf berani menjamin bahwa industri – industri pengolahan plastik ini aman karena Indonesia telah memberikan proteksi yang menjaga agar lingkungan hidup tetap terjaga. Batam juga sudah memiliki kawasan pengelolaan limbah berbahaya untuk mengantisipasi limbah-limbah yang dihasilkan industri, terutama industri pengolahan plastik.

Namun, apakah benar dalam jangka waktu 3 jam sudah dilakukan pengecekan tentang dampak industriini terhadap lingkugan secara sempurna?

Sementara di negeri asalnya, pemerintahnya melarang bahan baku industri tersebut karena berasal dari sampah plastik. Alasan pelarangannya pundalam rangka mengurangi polusi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tiongkok merupakan tujuan dari ekspor sampah dunia yang tergolong kotor dan berbahaya. Tahun 2012, sekitar 56% dari sampah plastik yang diekspor di seluruh dunia mendarat di Tiongkok. (bbc.com, 1/1/2018) Apakah Batam nantinya akan menggantikan Tiongkok menjadi tempat sampah dunia? Mengingat Ketua Kadin justru menganggap limpahan industri dari Tiongkok ini merupakan berkah.

Jika menilik permasalahan ini, perlulah kiranya pihak pemerintah dan masyarakat tidak sekedar bersenang hati dengan masuknya para investor. Tapi, juga melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang dampaknya. Sehingga perlu dibuat rambu-rambu agar peluang kerja terpenuhi, lingkunganpun terjaga rapi.

Sebagai bandar dunia madani, seperangkat aturan islam perlu kita jadikan rambu-rambu. Ketika menerima investor tidak sekedar mensyaratkan besarnya modal yang diinvestasikan, namun juga memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu :

Pertama, kehalalan bidang yang dijadikan investasi. Pemerintah tidak boleh membuka investasi untuk tempat-tempat kemaksiatan semacam prostitusi, wine house dan sebagainya.

Kedua, investasi juga tidak diperbolehkan untuk bidang yang vital dan strategis, karena akan membahayakan negara jika bidang ini tidak dikuasai negara secara penuh. Misalnya, bidang informasi dan komunikasi, pencetakan uang, persenjataan dan sebagainya.

Ketiga, investasi tidak boleh dalam bidang yang membahayakan masyarakat, misalnya produksi minuman keras, narkoba, daur ulang sampah yang berbahaya, dan sebagainya.

Keempat, investasi tidak boleh dilakukan pada kepemilikan umum, seperti pembangunan jalan raya, pengelolaan air dan sebagainya. Karena jika bidang ini pengelolaannya diserahkan pada investor, akan membuat fasilitas umum dikomersilkan. Padahal seharusnya Negara berperan sebagai pelayan rakyat, bukan pedagang.

Kelima, Investasi tidak boleh membahayakan akhlak kaum muslimin. Misalnya investasi untuk program televisi atau radio yang merusak moral dan akhlak.

Keenam, Investasi tidak diperbolehkan pada sektor non riil.

Ketujuh, tidak diperbolehkan menerima dan memberikan investasi kepada negara penjajah.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya investasi daur ulang plastik ini diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja perlu diperhatikan, jangan sampai dampaknya merusak kesehatan masyarakat. Perlu dikaji dan ditetapkan aturan agar bahan baku, limbah, dan produk yang dihasilkan tidak membahayakan masyarakat.Sehingga investasi tidak menjadi “infeksi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here