Ajukan Rp 6,3 Miliar Dikasih Rp 2 Miliar

0
517
Indrawan Susilo Prabowoadi

Dana Panwaslu Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang hanya sanggup mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk dana panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang.

Padahal, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri, telah mengajukan dana untuk pengawasan Pilwako Tanjungpinang sebesar Rp 6,3 miliar.

Dana yang diajukan Bawaslu Provinsi Kepri akan digunakan panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang yang tahapannya mulai September ini.

Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah mengatakan, ada dua fungsi pemerintah. Pertama, pemerintah melakukan pembinaan. Kedua, pemerintah juga melakukan pengawasan.

”Baru Rp 2 miliar kita anggarkan,” kata Lis Darmansyah, kemarin.

Lis menegaskan, bukan hanya Bawaslu Kepri yang mengajukan dana. Tapi, KPU Kota Tanjungpinang telah mengajukan dana pilkada.

Karena dua instansi tersebut adalah penyelenggara Pilwako Tanjungpinang butuh dana. Pemko Tanjungpinang baru bisa alokasikan dana kisaran Rp 2 miliar.

”Itulah kemampuan anggaran kita,” tegasnya Lis kepada Tanjungpinang Pos, Senin (31/1).

Karena dana sebesar Rp 2 miliar tersebut, kata politisi partai berlambang kepala banteng ini, hanya akan dipergunakan sosalisasi kepada masyarakat tentang Pilwako Tanjungpinang mendatang.

Kata Lis, Pemko Tanjungpinang akan membantu mensosialisasi pilwako ke masyarakat terhadap Pilwako Tanjungpinang.

”Apakah anggaran yang diajukan bisa dipenuhi secara keseluruhan atau tidak. Kita lihat saja nanti. Karena kita ingin memaksimalkan uang tersebut untuk kepentingan publik dulu,” tegasnya.

”Nanti, pada saat di perubahan kita akan alokasikan lagi untuk anggaran tersebut,” sebut kader partai yang di pimpin Megawati Soekarno Putri ini.

Sementara, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi berharap, usulan anggaran untuk pengawas Pilwako Tanjungpinang sebesar Rp 6,3 miliar, agar bisa dipenuhi.

Sehingga pengawasan Pilwako Tanjungpinang bisa berjalan dengan aman dan sukses, yang diharapkan oleh semua kalangan.

”Anggaran itu selain untuk biaya operasional, untuk sosialisasi dan pelatihan pengawasi pemilu kecamatan,” tegasnya.

Tapi, ia optimis anggaran diajukan bisa dipenuhi oleh Pemko Tanjungpinang.

”Kita lihat nanti di APBD perubahan. Semoga bisa dianggarkan lagi,” harapnya. (ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here