Akhir Bulan, APBD-P Disahkan

0
435
Teken Berkas: etua DPRD Kota Tanjungpianng SUparno meneken berkas MoU KUA-PPAS APBD Perubahan disaksikan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul dan Wakil DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga. f-istimewa

TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemko Tanjunjungpinang menggelar Rapat Paripurna terbuka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2017 di Kantor DPRD Tanjungpinang di Senggarang, Senin (9/10).

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan, setelah itu, dijadwalkan Senin depan, (16/10) Pemko Tanjungpinang akan menyerahkan Nota Keuangan.

”Kita harapkan bisa dilaksanakan di hari yang sama, tetapi Tim Anggaran Pemrintah Daerah (TAPD) Tanjungpinang meminta waktu seminggu. Setelah Nota Keuangan baru pembahasan secara maraton antara komisi-komisi dengan OPD terkait,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, usai rapat paripurna.

Diperkirakan Perda APBD-P 2017 akan disajkan pada Minggu ke empat, atau akhir bulan Oktober ini. ”Ini kan APBD Perubahan, semoga tidak lama pembahasannya dan segera bisa disahkan dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal,” paparnya.

Seperti sebelumnya di beritakan APBD-P 2017 Pemko Tanjungpinang diproyeksikan senilai Rp 987 miliar. Ini turun bila dibandikan APBD Murni 2016 senilai Rp 1, 046 triliun.

Anggota Banggar DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilahwahyu mengaku heran dengan pengurangan APBD 2017 ini. Mengingat daerah tetangga seperti Bintan yang masih tetap diatas satu triliun.

”Saya heran kenapa Pemko bisa kurang. Kalau alasan peralihan gaji guru SMA, itu juga dirasakan semua kabupaten-kota. Ini karena penerimaan dari APBN atau pusat ada yang tak terealisasi,” ungkapnya.

Hal ini, menjadi pertaruhan bagi wali kota Tanjungpinang, sebagai partai yang diusung PDI Perjuangan harusnya lebih muda untuk melobi ke pusat. ”Lobi anggaran itu syarat dengan politik, jadi kalau punya link atau relasi lebih mudah,” tuturnya.

Ia berharap 2018, APBD Murni 2018 bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan hanya Rp 900 miliar. ”Harusnya bisa lebih tinggi, dengan menerima program atau kegiatan dari pusat. Sedangkan PAD Pemko Tanjungpinang sudah maksimal bila dilihat dari proyeksi,” tuturnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambah anggaran yaitu loni ke pusat dan Provinsi Kepri. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here