Akhiri Dualisme dalam Perspektif Otda

0
210
WAKO Batam HM Rudi (kiri) dan Kepala BP Batam Lukita Tuwo. f-martua/tanjungpinang pos

Akademisi Angkat Bicara Soal Pemko-BP Batam

Batam harus didesain menjadi otonomi plus. Hal ini disampaikan M. Syuzairi mantan pejabat senior di Pemko Batam dan saat ini sudah hijrah ke Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Dr. M. Syuzairi, MS.i Dosen Fakultas Ekonomi UMRAH menjelaskan, terjadinya dinamika bukan gejolak di masyarat yang pro dan kontra terhadap hasil rapat terbatas dapat dibagi beberapa kelompok.

Kelompok yang pro melihat persoalan tersebut merupakan hal yang lumrah karena melihat dualisme kepemimpinan itu memang ada dan ini tidak boleh terjadi dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara/daerah.

Praktik kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau kini disebut Uang Wajib Tahunan Badan Pengusahaan (UWT BP) Batam dan pembayaran pajak ganda dianggap membebankan masyarakat. Belum lagi mereka yang korban kebijakan akibat tanah yang mereka kuasai dialokasikan tanpa proses ketentuan ganti rugi.

Dan belum lagi rumitnya urusan perizinan karena birokrasi yang panjang dan masih banyak alasan lainnya dan berharap reformasi birokrasi dalam hal ini reposisi BP Batam memang diperlukan.

“Sementara kelompok lain yang tidak menginginkan terjadi perubahan lebih melihat pada kepentingan sesaat tanpa memperhatikan maksud dari tujuan pemerintah bahwa keputusan tersebut adalah solusi yang dapat meyelesaikan persoalan dualisme,” kata Suzairi.

Perdebatan yang kontra lebih melihat sosok Walikota Batam menjadi ex-offisio Kepala BP yang tidak disetujui karena dianggap melanggar konstitusi.

Padahal, sambungnya, kata ex-offisio yang diharapkan mungkin untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan terbaik untuk Batam menuju otonomi plus. Karena di beberapa daerah memang ada kawasan khusus.

Adanya kekhawatiran terhentinya pengurusan dokumen lahan, masalah pribadi dan sebagainya, sehingga penolakan tersebut berimbas pada tidak setuju BP dibubarkan maupun dilebur ke Pemko Batam. Padahal di sisi lain sudah ada win win solution.

Menurut Presiden dari media yang berkembang, BP bubar. Tetapi humas Menko Perekonomian menyatakan tidak bubar. Wako ex-offisio Kepala BP. Ini menjadi perdebatan yang hangat di tengah masyarakat. Namun secara akademisi kurang menarik kalau hanya persoalan exoffisio yang dibahas.

Kita mengabaikan perlunya mengakhiri dualisme dalam perspektif Otonomi Daerah (Otda). Catatan penulis, otonomi daerah adalah konsensus nasional dan amanat UUD 1945 (baca lebih lanjut pasal 18) bahwa adanya pemekaran provinsi dan kabupaten/kota telah lahirkan DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Senantisa berdampingan, saling kontrol dengan pemerintah daerah. Amanat ini perlu disyukiri bagi mereka yang telah mendapat kue lahirnya otonomi daerah dan duduk di lembaga terhormat. Kemudian, ada lembaga dan organisasi lainnya instansi vertikal, Kadin, Apindo, organisasi lainnya setingkat provinsi dan kota.

Ini semua bentuk penguatan otonomi daerah dalam konteks penguatan pemerintah lokal menuju NKRI yang kuat. Saya mencoba mengingatkan ingatan kita secara khusus perlu atau tidak mengakhiri dualisme. Pertama, Pak BJ Habibie pernah berpesan OB (BP Batam) sampai tahun 2006 meminjam istilah transfering. Kedua, UU No.53/99 menjadi landasan hukum yang kuat.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here