Akhirnya, Seluruh RS Batam Layani Pasien BPJS

0
129
Tjetjep Yudiana

BATAM – Empat rumah sakit di Batam yang sempat diputus kerja samanya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena belum memiliki akreditasi, akhirnya diberi kelonggaran.

Berdasarkan putusan rapat, Kamis (10/1) kemarin, keempat rumah sakit itu kembali melayani BPJS Kesehatan mulai kemarin. ”Hari ini mereka sudah kembali melayani pasien BPJS Kesehatan. Itu hasil rapat kita barusan,” ujar Tjetjep, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri kepada Tanjungpinang Pos, kemarin sore.

Adapun yang hadir dalam rapat itu adalah manajemen keempat rumah sakit tersebut, Tjetjep bersama stafnya, dari pihak BPJS Kesehatan Batam dan Dinas Kesehatan Kota Batam.

Memang, kata Tjetjep, sebelumnya Menteri Kesehatan ada surat bahwa seluruh rumah sakit sudah harus terakreditasi paling lambat tahun 2018. Jika tidak, maka tidak bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Karena itulah, banyak rumah sakit di Indonesia yang harus berhenti kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena belum terakreditasi. Termasuk empat rumah sakit di Batam.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Komisi IV DPR RI sudah melakukan pertemuan. Hasil pertemuan, seluruh rumah sakit tetap kembali melayani pasien BPJS Kesehatan.

”Tapi Bu Menteri kemudian mengirimkan surat agar rumah sakit itu diperpanjang lagi kontrak kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Untuk yang di Batam, sudah kita bahas tadi. Sudah selesai. Mereka sudah layani kembali pasien BPJS Kesehatan,” katanya menegaskan.

”Maka di Kepri ini tak ada lagi rumah sakit yang diputus hubungan kerjanya. Tadi kita sudah kumpulkan semua. BPJS Kesehatan, Dinkes Batam dan pihak rumah sakit. Kita berikan pemahaman dan hari ini sudah mulai memberi pelayanan yang tadinya tak memberi pelayanan di empat rumah sekit tersebut,” tambahnya.

Meski empat rumah sakit itu diberi kesempatan kembali kerja sama dengan BPJS Kesehatan, namun mereka diberi ultimatum agar mengurus akreditasi rumah sakitnya paling lambat 30 Juni.

Tjetjep sendiri tidak mau berandai-andai apa sanksi apabila manajemen rumah sakit itu tidak mengurus akreditasinya sampai 30 Juni nanti. Yang jelas, kata dia, rumah sakit yang tak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, ke depan akan kehilangan pasien yang cukup besar.

”Tahun 2019 ini, sekitar 90 persen penduduk Batam akan ter-cover BPJS Kesehatan. Kalau tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, siapa lagi pasiennya. Sistem itu sendiri yang membuat mereka kehilangan pasiennya,” katanya mencontohkan.

Namun, Tjetjep yakin pihak rumah sakit tersebut akan mengurus akreditasinya. Apalagi masih ada lima setengah bulan lagi untuk mengurusnya.

”Tadi pihak manajemen rumah sakit sudah menyatakan komitmennya juga agar segera mengurusnya,” bebernya.

Hj Atika, staf Tjetjep yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, keempat rumah sakit itu sudah meneken PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BPJS Kesehatan kemarin. Artinya, mereka kembali merajut kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan kembali melayani pasien BPJS.

Karena itu, Tjetjep mengatakan, masyarakat khususnya yang tinggal di Batam tak perlu khawatir lagi. Sebab, semua rumah sakit sudah kembali melayani pasien BPJS Kesehatan.

Tjetjep mengatakan, akreditasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak rumah sakit. Sebab, akreditasi itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ada pun empat rumah sakit di Batam yang sempat terhenti kerja samanya dengan BPJS Kesehatan yakni RS Graha Hermine, RSIA Griya Medika, RSIA Frisdhy Angel, dan RS St Elisabeth Sei Lekop.

Kerja sama dihentikan terkait aturan mengenai akreditasi rumah sakit. Dimana, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus memiliki sertifikat akreditasi.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015, seluruh mitra BPJS Kesehatan memang wajib terakreditasi mulai awal 2019.

Kementerian Kesehatan pun memberikan jalan tengah. RS dan klinik yang hingga awal Januari ini belum terakreditasi tetap bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Kemenkes mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak.

Dalam surat rekomendasi itu, RS dan klinik yang sebelumnya menjadi mitra BPJS Kesehatan tetap bisa melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Aturan wajib akreditasi bagi mitra BPJS Kesehatan sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kepada pasien. Sayang, sejak aturan itu diterbitkan pada 2015, hingga awal Januari 2019 ini masih ada RS dan klinik yang belum menyelesaikan akreditasi. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here