Alam Rusak, Dana Pemulihan Tak Cair-Cair

0
188
LOADING bauksit di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. f-adly bara/tanjungpinang pos

MBS. BERITA mengejutkan, di tengah2 kabar defisitnya kas daerah tengungkap ada sekitar Rp 500 M (1/2 triliun rp) dana reklamasi itu tersimpan di Bank Plat Merah Pemda Kepri. Kita sdh saksikan bersama betapa kerusakan bumi Kepri milik Allah dirusak, dibrodozer dan dikuras tanah bauksitnya olh pengusaha tambang yg bersubhat dg pejabat yg terkait ketika itu lk 3 tahun silam. Kini disaksikan bumi segantang lada ini meratapi lahan tandus serta gersang bagai kepala botak dilihat dari udara. Hasil penjualannya masuk ke kantong oknum pengusaha yg bersubhat dg pejabat terkait yg kehidupan sementaranya penuh glumour kemewahan. Sedangkan negeri ini tak dapat apa2 terkecuali kerusakan alam yg jadi warisannya. Patut jadi PR pak Nurdin sebagai gubernur Kepri yg baru menguusut sampai tuntas.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Peralihan dana pasca tambang yang mengendap di bank milik pemerintah daerah belum tuntas juga. Pemprov Kepri, sudah diwanti-wanti tim Korsupgah KPK RI untuk secepatnya menuntaskan persoalan tersebut.

Dinas ESDM Kepri saat ini tengah menyiapkan rencana peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/Mem/2018.

Saat ini penyusunan Ranpergub tersebut belum clear di level OPD teknis. Kita tidak mau tergesa-gesa, Perlu ada kajian dan penjelasan yang mendalam, supaya tidak terjadi kesalahan dan tetap clear.

Saat ini sekitar Rp237 miliar dana jaminan pascatambang masih mengendap di bank milik pemerintah daerah. Saat ini Pemprov masih menunggu Pergub untuk menunjuk pihak ke tiga untuk melaksanakan reklamasi atau kegiatan pascatambang dengan dana jaminan yang tersedia.

Jumlah perusahaan tambang bauksit yang terdata di Dinas ESDM Kepri ada sebanyak 56 perusahaan. Terdiri dari, 17 perusahaan di Kabupaten Bintan, 14 di Tanjungpinang, dan 13 perusahaan di Karimun. Sementara, di Kabupaten Lingga berjumlah 11 perusahaan, dan Natuna 1 perusahaan.

Kesulitan Pemprov Kepri saat ini, beberapa perusahaan yang dananya masih mengendap di bank pemerintah, kesulitan mencari dan menemukan alamat pemilik tambang yang melakukan aktivitas pertambangan. Sehingga, ESDM Kepri saat ini tengah berinisiatif, membuat Pergub yang rencananya dengan peraturan tersebut, pihaknya bisa melakukan dan meminta pihak ke tiga, menuntaskan kegiatan pasca tambang.

Tidak ada yang perlu diragukan, karena menurutnya amanahnya ada di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, permen, dan kepmen“.

Juknisnya yang tak diatur. Kita mau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pasca tambang yang ditinggalkan perusahaan“. Pihak ke tiga ini yang nantinya, kita atur dalam juknis Pergub. (ais)

Reza Muzzamil Jufri
Kasi Teknik dan Lingkungan Dinas ESDM Provinsi Kepri,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here