Alat Peraga Ditanggung Calon

0
737
ALAT PERAGA : Baliho Cakada Provinsi Kepri 2015 lalu. F-Yendi/tanjungpinang pos

Pilkada Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyebutkan, pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tidak menganggarkan alat peraga kampaye untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mengatakan.

Fandi yang juga berasal dari Fraksi Demokrat ini menyebutkan para gubernur, wali kota dan bupati tidak perlu kebingungan untuk menambah dana pelaksanaan Pilkada 2018 di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini. Karena, biaya alat peraga tidak ditanggung oleh APBN atau APBD lagi.

Devisi Perencanaan Anggaran KPU Kota Tanjungpinang, Zulkifli Riawan menambahkan KPU Tanjungpinang tidak lagi membiayai alat peraga kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota maju di pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tanjungpinang tahun 2018 mendatang. Berbeda dengan Pilkada Gubernur Kepri 2015 kemarin, dana alat peraga kampanye ditanggung negara.

Ini sesuai perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 berubah menjadi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

”Di metode kampanye pasal 65 ayat 2a dan 2b menyebutkan, bahwa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan e dapat didanai oleh partai politik (parpol) dan atau pasangan calon,” kata Zulkifli.

Artinya, pemerintah sudah tidak lagi menghamburkan uang masyarakat begitu saja, untuk membiayai alat peraga kampanye buat pasangan calon kepala daerah tersebut.

Justru banyak terjadi parpol pengusung maupun tim sukses ataupun tim relawan menambah atau mencetak lagi baliho, walaupun KPU sudah membuat baliho, spanduk atau umbul-umbul untuk mempromosikan pasangan calon yang didukungnya sendiri.

Selain itu, katanya, bahwa partai politik (parpol) sebagai kendaraan pasangan calon kepala daerah tersebut, bisa menunjukkan kreasinya di alat peraga kampanyenya.

Seperti baliho atau spanduk, bahkan di umbul-umbul tersebut akan dicetaknya, kemudian disosialisasikan di tengah masyarakat.

Meskipun ditangggung oleh pasangan calon, dia menegaskan, parpol pengusung, tim sukses hingga tim relawan harus menunjukkan desain alat praga ke KPU. Alat peraga itu bisa berupa spanduk ataupun umbul-umbul yang akan dicetak nanti ke KPU.

Begitu juga dengan ukuran spanduk, baliho dan umbul-umbul perlu memberitahu oleh KPU sebagai panitia pelaksana pemilihan umum.

Sebab, KPU sudah menentukan ukuran baliho, spanduk dan umbul-umbul untuk pasangan calon kepala daerah tersebut. Untuk ukuran baliho 4 meter kali 7 meter.

Kalau untuk ukuran umbul-umbul 5 meter kali 1 meter. Sedangkan ukuran spanduk 1,5 meter kali 7 meter.

”Semua ukuran baliho dan spanduk telah diatur PKPU Nomor 7 tahun 2015,” ucap dia.

Begitu juga dengan lokasi dan tempat meletakkan baliho, spanduk dan umbul-umbul pasangan calon kepala daerah tersebut.

”Ini kita (KPU, red) perlu kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang,” sebut dia.(andri-abas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here