Alokasi Beasiswa Wajib Disiapkan

0
131
WAKIL Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga bersama Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang Simon Awantoko bersama siswa SDN 003 Batu 7 di sekolah itu, belum lama ini. F-martunas/tanjungpinang pos

Simon Awanto Minta Pemko Tanjungpinang Komitmen

Beasiswa bagi pelajar berprestasi dan tidak mampu merupakan poin wajib yang disiapkan di APBD dan bagian dari pengembangan pendidikan.

TANJUNGPINANG – DI Tanjungpinang, dalam lima tahun terakhir ini tidak disediakan beasiswa di APBD Pemko Tanjungpinang. Hal ini mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Tanjungpinang khususnya dari Komisi I membidangi pendidikan.

Mereka menilai, lima tahun terakhir ini, tidak pernah membahas terkait beasiswa di APBD. Bukan karena programnya dicoret namun tidak pernah diajukan OPD terkait.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Simon Awantoko menilai, beasiswa itu poin wajib, sebagai bentuk komitmen dan perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan.

Hal ini dinilai perlu, sebab banyak anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membayar iuran bulanan, khususnya di jenjang SMA sederajat.

Meski SMA sederajat sesuai UU nomord 24 tahun 2014 berada di Provinsi Kepri, bukan berarti Pemko Tanjungpinang tidak bisa hadir membantu rakyatnya. Pemko juga berhak memiliki program yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat.

Bahkan, di beberapa daerah bukan hanya beasiswa yang diberikan, namun memiliki atau membuat program yang hampir sama dengan pusat, yang tujuannya menunjang pendidikan.

Misalnya, program BOS daerah yang hampir sama dengan kucuran dana BOS pusat. Juknisnya hampir sama, bedanya kegiatan operasional sekolah yang sudah dialokasikan dari dana BOS pusat tidak dibantu daerah lagi. Maka dana dari daerah bisa digunakan untuk kegiatan lain.

”Misalnya memperbaiki lingkungan sekolah serta penunjang kegiatan lainnya yang diikuti maupun dilaksanakan masing-masing sekolah,” paparnya.

Selain itu bantuan besaran bantuan dana BOS daerah berbanding terbalik dengan pusat. Yaitu sekolah dengan siswa sedikit akan diberikan dana bos daerah lebih banyak.

”Tjuannya agar sekolah dengan siswa sedikit pun mampu mengimbangi kegiatan sekolah dengan penerima bantuan pusat lebih banyak,” ucalnya.

Hal ini tidak salah, asal mampu dipertanggungjawabkan serta kegiatan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Simon mengaku banyak menerima aduan dari masyarakat terkait keterbatasan membayar iuran sekolah per bulan, khususnya tingkat SMA sederajat.

Biaya per bulan sekolah di perkirakan sekitar Rp 150 ribu. Simon menilai, tidak semua orangtua mampu apalagi yang memiliki anak di usia sekolah lebih dari satu orang.

”Pemerintah hadir untuk membantu siswa yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia menuturkan, untuk kemajuan pendidikan memang butuh pengorbanan anggaran, tidak bisa bicara kemajuan pendidikan hanya keinginan tetapi harus ada tindakan nyata melalui program-program. Hanya saja untuk merealisasikan ini, butuh kebijakan dari kepala daerah, jika dinilai perlu maka akan dapat dilaksanakan.

Ia memastikan belum pernah anggota DPRD menolak kegiatan pendidikan apalagi berhubungan dengan siswa. Meski demikian, harus diakui, alasan keterbatasan anggaran yang membuat program tersebut tidak terealisasi.

Bukan tidak mungkin Tanjungpinang menjadi Kota Pendidikan mengingat kondisi lingkungan yang aman dan baik. Hanya saja perlu penyusunan strategi mulai dari kondisi bangunan sekolah, tenaga pengajar dan ketersediaan sarana pendukung lainnya.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here