Amsakar Mengadu ke Apeksi

0
542
WAWAKO Batam Amsakar menerima cenderamata saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII di Kota Tarakan.f-istimewa/humas pemko batam

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ikut berjuang agar Presiden mengeluarkan Perpres soal pembagian kewenangan Pemko dan BP Batam.

BATAM – HAL ini disampaikannya di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII di Kota Tarakan. Salah satu kendalanya diantaranya terkait dengan pengelolaan lahan. Karena itu mereka meminta APEKSI mengeluarkan rekomendasi pembagian kewenangan di Batam.

Demikian disampaikan Amsakar Achmad saat tampil menjelaskan kondisi Batam. Disampaikannya jika status Batam yang berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menurutnya tidak berwenang penuh mengalokasi lahan karena pengalokasian lahan dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Baca Juga :  Ingin Batam Maju, Mulai dari Anak

”Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam proses pembangunan di Kota Batam,” katanya.

Amsakar meminta dukungan Apeksi agar Presiden bisa segera menerbitkan Perpres tentang pembagian wilayah kerja antara Pemko dan BP Batam. Disampaikan jika konsep pembangunan Batam melalui kebijakan Wali Kota Batam, HM Rudi yakni mengembangkan pariwisata dengan membangun infrastruktur jalan di Kota Batam.

”Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam yang turun hingga level terendah di tahun 2016 lalu,” ujar Amsakar.

Dijelaskannya, terkait pembangunan jalan yang lebih gencar dilakukan saat ini, karena mereka ingin meningkatkan daya saing Batam seperti negara tetangga seperti Singapura dan Johor Malaysia.

Baca Juga :  Hibah Aset BP ke Pemko Disetujui Menkeu

”Agar orang nyaman ke Batam dan tentunya menambah minat untuk berinvestasi di kota terdepan dengan luar negeri di wilayah Sumatra,” paparnya.

Wawako menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk pembanguan infrastruktur dengan melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya mengurangi anggaran SPPD. Dalam forum itu juga disampaikan bahwa sejak 2016 lalu Pemko Batam telah mulai menggunakan sistem nontunai.

Di samping itu yang menjadi kebanggaan bagi Kota Batam, telah berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan lebih dari 400 perizinan.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here