Anak-anak Tak Boleh Dilibatkan Kampanye Politik

0
494
Suasana kampanye salah satu partai politik didaerah lain di Indonesia. F-net

TANJUNGPINANG – Tak lama lagi warga Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang akan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang baru, untuk periode 2018-2022. Sesuai dengan jadwal, pencoblosan pemilihan Wako dan Wawako Tanjungpinang digelar 27 Juni mendatang.

Sesuai aturan, hak anak tak saja sebatas dilindungi dari tindak kejahatan atau tindakan pelecehan seksual, namun anak pun memiliki hak untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik atau kampanye politik.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pengawasan, Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri Muhammad Faisal, kemarin. ”Kami meminta secara tegas, saat ini pihaknya mulai memantau aktivitas kampanye politik yang melibatkan anak di bawah umur dalam pesta demokrasi di Kepri,” tegasnya. .

Hal itu disampaikannya, karena melihat dari aktivitas pemilihan sebelumnya, bahwa peserta pasangan calon kerap melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye mereka. Ia minta saat pilwako Tanjungpinang tidak boleh lagi hal tersebut terjadi. Jika masih ada ditemukan maka partai politik maupun peserta calon telah melanggar Undang-undang (UU) No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

”Sanksinya jelas, hukuman penjara sampai membayar denda. Kami minta semua turut serta memantau,” tegas Faisal.

Dia menggambarkan, tidak di Tanjungpinang, Kepri pada umumnya dimana pun biasanya dalam aktivitas kampanye partai politik, anak banyak melibatkan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan partai politik.

Tak jarang dalam pesta partai politik, hiburan yang dihadirkan dengan tarian yang erotisme, juga akan dikonsumsi anak dengan bebas. Ini tentunya hal tersebut sangat tidak mendidik dan melanggar etika/moral.

Menurutnya, kampanye terbuka sangat tidak ramah anak mengingat, banyak anak yang tidak siap baik secara fisik maupun mentalnya.

Sambung dia, kadang di daerah lainnya, kerap anak sampai jatuh pingsan di arena kampanye. Sementara ketersediaan medis sangat minim dan terbatas, sehingga kondisi demikian akan sangat fatal bagi anak.

”Anak harusnya dijauhkan dari aktivitas politik seperti ini, karena hal itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam memperoleh perlindungan,” terangnya.

”Karena anak merupakan peniru ulang yang baik, yang dapat menyaksikan langsung situasi yang mereka lihat,” timpal Faisal.

Kata dia, dirinya sebagai pimpinan tinggi komisioner KPPAD Kepri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan anak sebagai pemilih pemula, serta berharap datang pada saat acara pemilihan/ pencoblosan. Dirinya pun berharap kepada stakeholder terkait, untuk sama-sama mengawasi mencegah perlibatan anak dalam kegiatan politik. Tak terkecuali juga pihak Panwaslu harus berani melakukan penindakan tegas, apabila terjadi pelanggaran tersebut.

Bahkan dirinya pun meminta kepada Komisi penyiaran Indonesia, Diskominfo sama-sama memantau konten tidak benar lewat media sosial, terkait Pilkada serta mendorong sajian informasi yang sehat dan ramah anak sebagai generasi digital, selama Pilwako berlangsung.(ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here