Anambas Butuh Perhatian Pusat

0
264
PIHAK Polsek Siantan saat melaksanakan patroli keamanan laut di pulau terdepan. f-istimewa

Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, dan hampir 10 tahun memisahkan diri dari kabupaten induk yakni Kabupaten Natuna. Hingga kini, Anambas dinilai kurang diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

ANAMBAS – Perhatian itu, terkait pembangunan infrastruktur sebagai salah faktor pendukung bagi kemajuan daerah. Diketahui, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) berada di laut perairan Natuna pada posisi 2 derajat 10′ 0″- 3 derajat 40′ 0″ Lintang Utara (LU) dengan 105 derajat 15′ 0″-106 derajat 45′ 0″.

Luas lautan 46.029,77 km2 (98,65 persen), sedangkan luas daratan hanya 634,37 km2 (1,35 persen) total luas wilayah KKA mencapai 46.664,14 km2. Disini sudah bisa dilihat, bahwa KKA lebih luas lautan ketimbang daratan. Maka itu, dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya bantuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka Anambas akan lebih maju dan bangkit.

”Kita harapkan Pemerintah Pusat juga memperhatikan Kabupaten Kepulauan Anambas di segala aspek, khususnya letak geografis wilayah itu sendiri. Tentu Anambas butuh anggaran pembangunan infrastruktur yang besar, sebab wilayah kita lebih luas lautan ketimbang daratannya,” kata Azwir, salah seorang pemerhati pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas setelah 10 tahun dimekarkan, Senin (23/4).

Menurutnya, berdasarkan peta wilayah Indonesia, perairan laut Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lintasan jalur laut bagi kapal-kapal internasional. Tidak menutup kemungkinan, potensi-potensi sumber pendapatan di sejumlah sektor akan bisa diraih.

Namun, hal itu perlu dukungan yang kuat di bidang pembangunan infrastruktur khususnya dalam menjalankan program Nawacita Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo tentang jangkauan aksesbilitas kemaritiman.

Ia menambahkan lagi, jumlah pulau yang ada di Anambas sebanyak 255 pulau dan hanya 26 pulau saja yang dihuni oleh penduduk. Sedangkan, sebanyak 229 pulau lainnya tidak ada penghuninya.

Artinya, lanjut Azwir, di sini bisa dinilai masih banyak potensi-potensi yang belum diolah dengan baik dan terarah. ”Pada prinsipnya, masyarakat Anambas umumnya butuh perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, bicara aksesbilitas transportasi udara bisa dikatakan lancar dan Anambas juga sudah memiliki bandara sendiri.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here