Anggaran Belanja Tak Sesuai Pendapatan

0
251

TANJUNGPINANG – Direncanakan, belanja di APBD Perubahan 2018 ini senilai Rp905 miliar atau naik sekitar Rp 72 miliar dari APBD murni 2018 senilai Rp817 miliar.

Sedangkan pendapatan Pemko Tanjungpinang hanya mengalami kenaikan senilai Rp64,86 miliar atau sekitar 7,35 persen dari total APBD Murni Pemko Tanjungpinang senilai Rp817,22 miliar tersebut.

Hal ini dibacakan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Drs Raja Ariza dalam penyampaian KUAPPAS APBD Perubahan 2018 ke DPRD Tanjungpinang, Selasa (4/9) sore di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Terkait laporan ini, menjadi pertanyaan di kalangan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini dikatakan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga.

”Kalau melihat laporannya, sepertinya defisit ya? Ini yang mau dipertanyakan. Dalam forum tadi hanya penyampaian, nanti akan dibahas lagi,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Termasuk dengan pembiayaan pengeluaran penyertaan modal atau investasi senilai Rp2 miliar. Dana tersebut masuk kemana, dewan juga belum tahu apakan ke PT TMB atau lainnya.

Ia menilai, jika Pemko menargetkan belanja senilai Rp72 miliar maka harusnya pendapatan juga demikian. Jika kurang dari itu, maka ada kegiatan yang harus dirasionalisasi.

”Saya juga belum bisa pastikan kemana saja karena belum terima laporannya,” paparnya.

Hadir dalam rapat unsur pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang serta unsur Kepala Dinas di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Raja Ariza menuturkan, penerimaan bersumber dari PAD sekitar Rp6,83 miliar atau 4,47 persen dari target PAD di APBD Murni senilai Rp146,23 miliar.

PAD APBD Perubahan 2018 menjadi Rp153,06 miliar. Selain itu, penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan senilai Rp47,38 miliar atau sekitar 7,19 persen dari perencanaan senilai Rp611,60 miliar menjadi Rp 658,98 miliar.

Raja Ariza menyampaikan, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan senilai Rp10,64 miliar atau sekitar 15,2 persen dari target Rp59,38 miliar.

Terkait belanja daerah, ia menuturkan mengalami kenaikan senilai Rp72,53 miliar. Terdiri dari, 53,49 persen untuk belanja langsung atau senilai Rp484,49 miliar. Sedangkan belanja tidak langsung yang biasa disebut belanja pegawai senilai Rp421,31 miliar atau sekitar 46,51 persen.

Selain itu, ia menuturkan, pembiayaan daerah mengalami kenaikan senilai Rp9,66 miliar atau sekitar 37,60 persen. Dari Rp 16,05 miliar menjadi Rp 25,71 miliar.

Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menuturkan, setelah penyamapaian KUAPPAS, akan dilanjutkan pembahasan di Banggar di DPRD Tanjungpinang.

Setelah itu, baru ada kesepakatan atau MOU antara kepada daerah dan DPRD Tanjungpinang. Kemudian TAPD menyusun secara detail melalui RAPD dilanjutkan dengan nota keuagan dan pengesahan bersama. (dlp)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here