Anggaran Syarat Diberikan Kuota CPNS

0
497
Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu berkunjung ke Kantor Kemenpan RB.

TANJUNGPINANG – Ketersediaan anggaran menjadi salah satu syarat utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) memberikan kuota penerimaan CPNS.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu usai berkunjung ke Kantor Kemenpan RB bersama anggota lainnya.

Ia menuturkan, kunjungan ingin memastikan apakah ada penerimaan CPNS serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui OPD terkait.

Maskur menuturkan, tahun ini ada wancana penerimaan CPNS. Dari hasil komunikasi, BKSDM Kota Tanjungpinang harus mempersipakan beberapa hal. Ini sebagai dasar Kemenpan RB menyetujui kuota penerimaan CPNS.

Ia menututkan, diantaranya Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) serta terpenting kesediaan Pemko Tanjungpinang mengalokasikan anggaran dalam proses penerimaan CPNS tersebut.

Baca Juga :  Rumah Warga Roboh

Maskur menyebutkan, Pemko Tanjungpinang sudah mengirimkan data Anjab dan ABK. Serta kesediaan mengalokasikan anggaran, kedepan menunggu kuota CPNS serta waktu pelaksanaan.

“Data kami terima, Pemko sudah mengirimkan syarat yang diminta Kemenpan RB. Mudah-mudahan penerimaan CPNS memenuhi kebutahan kekurangan SDM,’ ucapnya.

Selain itu, Kemenpan RB juga memberikan kesempatan kepada daerah menerima PPPK pada periode ini. Hanya saja, Maskur mengingatkan, bahwa proses ini nantinya jangan sampai membuang para honorer.

“Jadi kita minta Pemko harus memiliki formula atau solusi seperti apa dengan penerimaan PPPK. Jangan sampai menimbulkan keributan,” tuturnya.

Baca Juga :  Rahma Pantau Kebersihan Taman Median Jalan

Ia mencotohkan, apakah peserta seleksi PPPK diutamakan kepada honorer. Bila terbuka terbuka untuk umum, jika honerer tersebut tidak lulus masih diberikan kesempatan bekerja.

“Harus ada kebijakan nantinya, agar tidak terjadi keributan yang
merugikan masyarakat,” tuturnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Maskur menuturkan belum mendapat informasi pasti. Terkait alokasi anggaran pelaksanaan, dituturkannya akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019 ini.

“Kita usulkan dianggarkan di APBD Perubahan,” tuturnya.

Kepala BKSDMKota Tanjungpinang, Samsudi menuturkan, beberapa syarat diminta Kemenpan RB sudah dipenuhi. Diantaranya ANjan, ABK, kesediaan anggaran pelaksanaan. Serta bersedia mengalokasikan anggaran prajabatan bagi CPNS yang nantinya lulus.

Baca Juga :  Jalan Merdeka Jadi Merdeka Night Market

Kota Tanjungpinang, Samsudi menuturkan, beberapa syarat diminta Kemenpan RB sudah dipenuhi. Diantaranya ANjan, ABK, kesediaan anggaran pelaksanaan. Serta bersedia mengalokasikan anggaran prajabatan bagi CPNS yang nantinya lulus.

“Parajabatan bagi CPNS itu wajib, Pemko juga harus memberikan
pernyataan bersedia mengalokasikan anggaran,” tuturnya.

Terkait alokasi prajabatan, dituturkannya dialokasikan di APBD Murni 2020. Berbeda dengan proses seleksi dialokaiskan di APBD Perubahan 2019 ini. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here