Anggota Bawaslu Batam Dipecat DKPP

0
167
Suryadi Prabu

Potong Honor Panwascam

Suryadi Prabu telah berhenti dari Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam. Pemberhentian ini berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018.

TANJUNGPINANG – Dalam sidang DKPP yang diketuai Harjono, Suryadi dianggap terbukti melanggar kode etik karena memotong honor anggota Panwascam dengan alasan untuk perbaikan kantor Bawaslu Batam. Walaupun dalam persidangan Suryadi membantah hal tersebut. Menurut Suryadi, tidak ada pemotongan tetapi sumbangan sukarela dari Panwascam untuk sekretariat Bawaslu Batam.

Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, dengan keputusan dari DKPP, Bawaslu hanya menindak lanjuti.

”Kita terima keputusan DKPP. Nanti, akan kita disiapkan berkas-berkas PAW selanjutnya,” kata Indrawan Susilo Prabowoadi kepada Tanjungpinang Pos disela menghadiri kegiatan sosialisasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019, yang berlangsung di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (17/1).

Setelah itu, Bawaslu RI akan langsung turun ke Provinsi Kepri. Turunnya Bawaslu RI untuk mengecek persiapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Bawaslu Kota Batam tersebut.

Pasalnya, Bawaslu RI yang mengeluarkan SK untuk komisioner Bawaslu di setiap kabupaten/ kota termasuk di wilayah Provinsi Kepri.

Terlebih dahulu, katanya, orang pengganti Suryadi Prabu akan ditanya langsung. Apakah dirinya bersedia dan sanggup menjadi anggota Bawaslu Kota Batam atau tidak.

Kalau siap, maka proses PAW akan dilanjutkan. Dirinya tidak ingat pasti siapa nama PAW untuk Suryadi Prabu sebagai anggota Bawaslu Kota Batam.

Lebih lanjut, ada batasan antarakerja komisioner dengan sekretariat Bawaslu. Artinya, ranah kerja komisioner Bawaslu, pihak sekretariat tidak bisa ikut ambil andil. Begitu juga dengan sebaliknya, ranah kerja pihak sekretariat, pihak komisioner Bawaslu tidak bisa ikut campur.

Ketika itu dilakukan, maka melanggar kode etik. Artinya, tidak bisa bekerja dengan semestinya berdasarkan kode etik sebagai anggota Bawaslu.

Kondisi seperti ini, yang sudah dilakukan komisioner Bawaslu Kota Batam tersebut. Karena komisioner tersebut sudah ikut campur hingga masuk ranah kerja pihak sekretariat Bawaslu Kota Batam.

”Artinya, beliau telah melanggar kode etik,” terang dia.

Disarankan, setiap komisioner Bawaslu bawa kode etik di mana berada. Agar disaat ingin mengambil keputusan maupun tindakan lain, tahu rambu-rambu tersebut. Sehingga tidak melanggar kode etik.

”Bawaslu harus memahami etika. Kalau ragu, balik lagi ke peraturan DKPP. Agar jangan sampai melanggar rambu-rambu,” sebut dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here