Anggota Dewan Pusing, Tunjangannya Dipangkas

0
395
Rumah dinas: Rumah dinas untuk anggota DPRD Natuna yang belum ditempati. f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Natuna – PARA anggota DPRD Kabupaten Natuna merasa, mereka adalah legislator di Provinsi Kepri yang jabatannya kurang enak. Pasalnya, setelah pengesahan APBD Natuna Tahun 2017, yang bernilai Rp 1,19 triliun, ternyata tunjangan perumahan dewan yang setiap tahunnya biasanya diambil, tahun ini tidak ada lagi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Natuna Pang Ali menuturkan, untuk periode anggota DPRD Natuna 2014-2019 ini bisa dibilang paling sengsara.

”Saya rasa se-Kepri ini hanya DPRD Natuna saja yang tidak mendapatkan tunjangan perumahan dewan. Kami anggota DPRD Natuna paling sengsara dibandingkan Anggota DPRD lainnya,” kata Pang Ali saat ditemui dikantor DPRD Natuna, Senin (30/1).

Menurutnya, tunjangan perumahan dewan sangat berarti bagi para anggota dewan. Sebab, dengan mengandalkan gaji maupun anggaran yang lainnya dikira tidak akan cukup.

”Kalau tunjangan perumahan dewan ditiadakan cukup berdampak sekali bagi kita anggota dewan yang dapilnya dari luar Pulau Bunguran Besar,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Natuna lainnya, Rusdi. Ia menyampaikan, sebagai anggota dewan yang baru masuk karena proses PAW, ia sendiri belum marasakan mendapatkan tunjangan perumahan dewan secara utuh. Sebab, sudah harus menempati perumahan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

”Bagi kita tunjangan perumahan dewan sangat berarti. Tapi, sekarang ada Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2006 tentang tunjangan perumahan dewan yang tidak lagi diberikan, jika sudah ada rumah dinas,” ungkapnya.

Dikatakannya, sejauh ini pemerintah daerah baru akan menyiapkan segala keperluan untuk perumahan tersebut. Namun mengapa tunjangannya sudah dihentikan.

”Kita sempat bingung mengapa tunjangan perumahan dewan dihentikan oleh pemerintah. Padahal, perumahan itu masih dalam proses,” ujarnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here