Aparatur 52 Desa Ikuti Pembinaan Administrasi

0
601
APARATUR desa bersama saat mengikuti pembinaan administrasi pemerintahan yang digelar oleh Dinsos P3APMD Pemkab Anambas.f-istimewa

ANAMBAS – Dinsos P3APMD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), melakukan pembinaan administrasi pemerintahan untuk aparatur desa.

Kegiatan tersebut di taja dari tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Agustus 2019.

M Dwi Jaya Putra Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinsos P3APMD mengatakan, langkah yang dilaksanakan agar desa tertib administrasi.

Karena dalam pelatihan, diberikan pembinaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keungan desa dan aset desa.

”Peserta dibagi menjadi 9 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 desa dari total 52 desa yang ada di Anambas,” kata Dwi, Rabu (24/7).

Baca Juga :  370 Orang Melamar Jadi Honorer

Ia mengungkapkan, yang ikut dalam pelatihan tersebut adalah Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan desa dan Kepala urusan keuangan (Bendahara).

Ia melanjutkan, diberikannya pembinaan ini disebabkan terdapat beberapa desa tidak memiliki atau belum memiliki administrasi pemerintahan yang lengkap sebagaimana Permendagri nomor 47 tahun 2016 dan Permendagri nomor 1 tahun 2016.

”Sesuai dengan tupoksi mungkin sudah, hanya memang harus intens dalam melakukan pembinaan,” tuturnya.

Dwi menambahkan, dalam administrasi pemerintahan desa, terdapat administrasi administrasi pemerintahan umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan dan administrasi lainnya.

Baca Juga :  Polres Sosialisasi UPP Saberpungli

Ia mengaku, pihaknya telah turun ke desa-desa untuk memberikan pembinaan namun alasannya keterbatasan anggaran maka hanya beberapa desa saja yang dapat diberikan.

”Ini merupakan tindak lanjut dari turun lapangan, sehingga kita panggil desa untuk diberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan,” keluhnyanya.

Ditargetkan dalam pelatihan ini sambung dia, desa memiliki administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan Permendagri dan aturan yang berlaku.

”Apabila tidak ada, maka berdampak pada pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa baik itu dari sisi administrasi maupun pengolahan keuangan,” terangnya.(ign)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here