APBD Cepat Disahkan, Tetap Paceklik

0
449
Diki Kusniadi

Sejumlah kalangan menilai pengesehan APBD 2018 yang dilakukan lebih awal, dinilai tidak mendatangkan efek baik bagi pembangunan terutama pada masa transisi anggaran.

NATUNA – Bahkan banyak kalangan menyebut dalam situasi sulit seperti ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna sebagai Pemberi Harapan Palsu (PHP).

Edi seorang warga menyebutkan, pengesahan APBD Natuna lebih awal ternyata hasilnya sama saja dengan pengesahan APBD yang dilakukan pada tahun berjalan seperti sebelum-sebelumnya.

Hal ini dapat terlihat, pada kondisi paceklik yang biasa terjadi pada saat transisi anggaran tidak bisa diatasi oleh upaya pengesahan APBD lebih awal.

”Ternyata sama saja, mau disahkan lebih awal atau tidak APBD ini. Kegiatan tetap saja molor dan kondisi susah melanda kebanyakan orang. Buktinya, tahun ini kegiatan belum sama sekali ada yang jalan,” kata Edi di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Senin (25/2).

Baca Juga :  Jepang Tertarik Investasi di Natuna

Hingga saat ini, seluruh pelaku pembangunan baik yang berada di internal pemerintahan (pegawai) maupun yang ada di luar pemerintahan (pihak ke tiga) serata masyarakat umum sama-sama menunggu janji pemerintah, yang akan melaksanakan pembangunan sejak permulaan bulan awal tahun.

Akan tetapi pada nyatanya, rencana pemerintah tersebut hingga penghujung bulan dua ini belum ada tanda-tanda bisa diwujudkan oleh pemerintah.

”Hingga bulan dua ini kita bisa lihat kegiatan pembangunan yang real di lapangan tidak ada. Jangankan kita yang berada di luar pemerintahan, mereka yang jadi pegawai pemerintahan saja sudah sejak awal tahun nunggu,” tandas Edi.

Baca Juga :  Belasan Pramusaji Terjaring Razia Pekat

Ia mengaku, tidak mengetahui apa sebab pemerintah menunda pelaksanaan kegiatannya hingga saat ini.

Meskipun dipenguhujung tahun lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggembar-gemborkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun.

”Saya tidak tahu kenapa pemerintah belum melaksanakan program kegiatannya, dan saya tidak tahu apa namanya ini, mungkin bisa juga dibilang PHP,” sebutnya mengakhiri.

Sejumlah pegawai juga mengeluhkan kondisinya yang sulit, akibat dari belum jalannya kegiatan pemerintah. Sebagian mereka mengaku terpaksa melego barang-barang, yang sekiranya bisa dijual untuk memenuhi keperluan harian mereka.

Hingga bulan ini belum semua pegawai (PNS dan PTT), yang belum menerima gaji dan Kesra karena alasan kegiatan belum jalan.

”Bahkan banyak juga yang terpaksa ngutang saking sulitnya pendapatan. Kami di kalangan pegawai ada yang belum dapat gaji, tapi kalau Kesra saya rasa semua belum dapat menerimanya. Maka banyak orang pening,” tutur seorang pegawai.

Baca Juga :  JJI dan Komuna Gelar Dialog Kebangsaan

Kepala BPKPAD Kabupaten Natuna Diki Kusniadi menjelaskan, kondisi ini terjadi karena dana yang teralokasikan ke Kas Daerah per bulan dua ini baru Dana Alokasi Umum (DAU) saja. Sehingga, kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan rutin belum bisa dijalankan.

”Bulan ini baru DAU yang teralokasikan, dan dana-dana lainnya belum. Maka kegiatan selain kegiatan rutin agak tersendat,” jelas Diki.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here