APBD Kepri 2017 Disahkan Rp 3,36 Triliun

0
984

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri akhirnya menyetujui APBD Provinsi Kepri 2017 sebesar Rp 3,36 triliun.

Pengesahan APBD 2017 ini diawali dengan laporan Banggar DPRD atas pembahasan Rancangan APBD 2017 yang disampaikan Ing Iskadarsyah di Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Rabu (1/2) kemarin.

Dalam laporan akhir Banggar DPRD Kepri tersebut terlihat perbedaan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung dari Nota Keuangan RAPBD Kepri.

Antara lain: alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 1,8 triliun. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp 1,5 triliun.

Serta pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (APBD Perubahan TA. 2016) sebesar Rp 159 miliar, sehingga total anggaran belanja daerah diperkirakan total seluruhnya Rp 3,36 triliun.

Besaran jumlah belanja pada Rancangan APBD tahun 2017 ini, dengan menitikberatkan alokasi belanja daerah, tentang persoalan anggaran pendidikan sebesar 26,09 persen, di luar gaji pegawai.

Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,05 persen di luar gaji pegawai, program prioritas yang tertunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2016 dikarenakan terkena defisit anggaran.

Program kegiatan prioritas untuk mencapai pelaksanaan prioritas pembangunan dalam upaya pencapaian keberhasilan Nawa Cita.

Serta program prioritas yang telah disepakati bersama sebagai isu strategis pada prioritas pembangunan Provinsi Kepri, antara lain 7 isu strategis yang akan dicapai, yakni peningkatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah.

Pengembangan sektor maritim dan pariwisata, pengembangan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu, peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan, serta tata kelola pemerintahan.

Adapa pun rincian kegunaan anggaran belanja tidak langsung antara lain untuk membayar belanja pegawai sebesar Rp 588 miliar.

Perhitungan rencana belanja pegawai ini, sudah termasuk untuk membiayai pegawai kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, untuk mutasi.

Penambahan pegawai dengan memperhitungkan nilai yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan) untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk tunjangan prestasi kerja dan beban kerja, untuk honorarium pegawai yag terdapat pada komponen belanja langsung serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dan bantuan sosial untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat diberikan kepada pemerintahan daerah lainnya, perusahaan daerah, anggota masyarakat/kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara selektif dan rasional.

Belanja hibah dan bantuan sosial pada TA 2017 dianggarkan sebesar Rp 445 miliar yang mana peruntukkannya untuk belanja hibah atau bansos sebesar Rp 77 miliar, untuk bantuan operasional sekolah sebesar Rp 367 miliar.

Serta belanja bagi hasil yang berasal dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Total belanja telah diproyeksikan sebesar Rp. 489 miliar, dana bagi hasil ini sudah termasuk tunda bayar pada tahun anggaran 2016, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 20 miliar.

Serta terakhir belanja tidak terduga dengan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali atau tanggap darurat yang diharapkan tidak berulang diproyeksikan sebesar Rp 2 miliar.

Banyak Bahas Perda
Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 ini sebenarnya sudah terlambat jadwalnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
Dan Kepri adalah salah satu dari 4 provinsi se-Indonesia yang terlambat mengesahkan APBD-nya.

Ing Iskandarsyah mengatakan, perlu disampaikan bahwa keterlambatan dari jadwal ini terjadi mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/Tahun 2016 tertanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dalam poin kedua disebutkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan adanya instruksi Mendagri tersebut, KUA dan PPAS tahun 2017 akan dapat disusun setelah Ranperda RPJMD dan Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara Ranperda RPJMD dan Ranperda OPD baru disahkan pada tanggal 8 Desember 2016 dan setelah proses evaluasi selesai, akhir Desember 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan demikian berakibat penyusunan dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2017 dapat dilakukan pada bulan Januari 2017. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here