APBD Kepri 2017 Paling Lelet se-Indonesia

0
436
Jumaga Nadeak

DOMPAK – Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun memastikan evaluasi Ranperda APBD tahun 2017 di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) selesai minggu depan. Menurutnya, keterlambatan seperti yang dialami saat ini dipastikan tidak akan terulang lagi tahun berikutnya.

”Keterlambatan ini kita harus sama-sama toleransi. Mengingat ada banyak kendala, masalah transisi kepala daerah, perubahan wewenang, pelantikan serta musibah meninggalnya tokoh kita,” jelas Nurdin, Selasa (7/2) kemarin.

Menurut Nurdin, dirinya sendiri saat ini masih bolak-balik ke kementerian. Menurutnya dia pun saat ini ingin cepat kelar pembahasan evaluasi tersebut, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di Kepri bisa berjalan baik.

”Saya kemarin usai acara di Kementerian Lingkungan Hidup langsung nyebrang ke Mendagri untuk mempertanyakan proses evaluasi itu. Insya Allah dalam minggu ini selesai, kita doakan saja,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun 2017 masih dalam tahap pemeriksaan dan evaluasi di Kemendagri.

APBD Kepri 2017 sendiri merupakan yang paling terakhir diserahkan ke Mendagri di seluruh provinsi di Indonesia dikarenakan pengesahannya mengalami keterlambatan.

”Sejauh ini terkait APBD Kepri sepertinya tidak ada kendala di Mendagri. Namun tetap kita masih menunggu hasil dari tahap pemeriksaan dan evaluasi di Mendagri,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di kantor DPRD Kepri.

Pemerintah dan DPRD Kepri terangnya tidak akan menjemput atau mendesak agar APBD itu segera ditandatangani dan disetujui Mendagri.

APBD Kepri merupakan yang terakhir diserahkan ke Mendagri dari seluruh provinsi di Indonesia, sehingga pihaknya tidak mungkin mendesaknya.

”Tidak etis lah kita mendesak Mendagri. Kita juga tau saat ini tim di Kemendagri tentunya tengah bekerja keras melakukan evaluasi APBD Kepri itu. Kita tunggu sambil tetap memantau sampai ada pemberitahuan telah disahkan Mendagri,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Dia juga mengharapkan nantinya pengesahan APBD Kepri oleh Mendagri itu akan sesaui dengan ketentuan, dimana setelah diserahkan ke Mendagri ada batas waktu selama 15 hari kerja.

”Kita harapkan sebelum batas waktu, APBD Kepri 2017 telah ditekan atau disahkan Mendagri. Dan nantinya akan diserahkan ke masing-masing kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemprov Kepri, sehingga dapat langsung bekerja. Kita harapkan paling lama akhir minggu depan, syukur-syukur dalam minggu ini sudah ada kejelasan,” harapnya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here