APBD Kepri 2019 Disahkan Rp3,659 Triliun

0
110
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Husnizar Hood usai pengesahan APBD Kepri 2019, kemarin. f-istimewa/humas pemprov kepri

DOMPAK – Pemprov dan DPRD Kepri menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD murni 2019 sebesar Rp3,659 triliun dalam sidang paripurna pandangan akhir, Jumat (30/11) sore kemarin.

Jumlah ini naik sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni 2018 sekitar Rp3,5 triliun. Namun, jumlah asumsi APBD 2019 ini meningkat dibandingkan APBD Perubahan 2018 yang hanya berkisar Rp3,2 triliun.

Peningkatan ini diprediksi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi sekitar Rp1,2 triliun berasal dari pajak sekitar Rp1,103 triliun, pendapatan retribusi sekitar Rp73 miliar, deviden pernyataan modal Bank Riau-Kepri sekitar Rp11,7 miliar dan pendapatan lain-lain asli daerah sebesar Rp64 miliar. PAD ini sudah termasuk diantaranya dari lego jangkar sekitar Rp60 miliar.

Sedangkan penerimaan dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat sebesar Rp2 triliun berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Migas sebesar Rp468 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,9 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp664 miliar.

Sedangkan pendapatan lainnya yakni Dana Insentif Daerah) yang sah ditetapkan sekitar Rp54 miliar. Dana ini diperoleh karena Pemprov meraih penilaian pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun lalu.

Pemprov dan DPRD Kepri sama-sama sepakati prioritas utama program pembangunan APBD 2019 di titik beratkan pada 5 program skala prioritas.

Kelima program prioritas tersebut terdiri dari Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Pengembangan Pusat Kebudayaan Melayu, Pengembangan Infrastrukur seluruh Wilayah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Adapun tema pembangunan tahun 2019, adalah peningkatan ekonomi kemaritiman, berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, didukung oleh infrastruktur yang berkualitas.

Selain kelima prioritas di atas, penyusunan APBD tahun 2019 ini juga telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat, kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan Pemda maupun menampung penyesuaian pendapatan dan pembiayaan pada APBD tahun 2019.

Secara umum asumsi pendaptan APBD 2019, telah tergambar secara komprehensif dengan pagu anggaran sebesar Rp3,659 triliun yang mana mengalami peningkatan sebesar 13,01 persen atau sekitar Rp421 miliar.

Juru bicara Ranperda APBD 2019, Ing Iskandarsyah menuturkan, jumlah besaran belanja daerah APBD 2019 ini, diprediksi sebesar Rp3,6 triliun. Alokasi belanja daerah ini disusun dengan memperhatikan pembangunan sesuai dengan tema penigkatan ekonomi kemaritiman berbasis infrastruktur.

”Dengan mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengembangkan pusat budaya Melayu, selanjutnya mengembangkan infrastruktur wilayah dan terakhir mengembangkan tata kelola pemerintah yang kompeten,” ujar politikus PKS tersebut.

Pemerintah juga masih menekankan prioritas anggaran daerah untuk peningkatan pendidikan 20 persen, dan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD yang ada.

Ing Iskandarsyah mengatakan, Banggar DPRD Provinsi Kepri secara garis besar telah melaksanakan Ranperda APBD Provinsi Kepri 2019, diawali sebelumnya dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 yang telah disepakati bersama dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2018 yang lalu.

”Sejak pembahasan Pra Rancangan KUA dan PPAS sehingga selesainya pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD 2019 Banggar dan TAPD telah melakukan pembahasan sebanyak lebih dari 10 kali pertemuan, terhitung mulai dari tanggal 9 Oktober – 29 November 2018,” dalam penyampaiannya.

Untuk Pembiayaan Daerah Sisa lebih anggaran (Silpa) tahun sebelumnya diperkirakan Rp 30 miliar.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, ada 5 prioritas tema kegiatan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019.

”Penyusunan APBD 2019 tetap memprioritaskan bidang pendidikan dengan alokasi APBD minimum 20%, dan kesehatan dengan alokasi APBD minimum 10% dengan tetap menjaga sinergitas terhadap program prioritas nasional dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Setelah penyampaian laporan akhir pansus, kemudian Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood, dan Gubernur Kepri menandatangani berita acara Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ais/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here