APBD Murni dan APBD-P Diprediksi Sama

0
489
Penjabat Walikota Tanjungpinang dan unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang dalam rapat paripurna, baru-baru ini.f-desi/tanjungpinang pos

Jumlah APBD murni 2018 dengan APBD Perubahan (APBD-P) 2018 Pemko Tanjungpinang diperkirakan sama, sekitar Rp830 miliar.

TANJUNGPINANG – Saat ini, struktur KUA-PPAS APBD-P 2018 dan APBD Murni 2019 Pemko Tanjungpinang masih dibahas di internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Rencananya pembahasannya dilakukan hampir bersamaan pada Agustus mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang, H Surjadi menuturkan, penyampaian struktur KUAPPAS APBD Perubahan 2018 akan dilaksanakan, akhir Juli ini.

Terkait jumlahnya, menurut Surjadi tidak ada perubahan atau tetap Rp830 miliar karena tidak ada penambahan dari pusat maupun provinsi.

Baca Juga :  Rumah Warga Teluk Keriting Bakal Dicat Gratis

Begitu juga dengan estimasi APBD Murni 2019, juga diprediksi akan sama. Disinggung terkait kegiatan wali kota dan wakil wali kota terpilih yang dapat direalisasikan, Surjadi menuturkan masih harus dibahas bersama. ”Kita lihat dulu, yang pastinya melihat kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Hanya saja, dituturkannya, 2019 program pendidikan seragam gratis dan penambahan RKB akan direalisasikan. ”Seragam gratis bagi siswa-siwi SD dan SMP akan dimasukkan di murni 2019. Begitu juga dengan penambahan RKB dari pusat melalui APBN dan APBD Pemko akan dijalankan,” tuturnya.

Baca Juga :  Puskesmas Tanjungunggat Megah

Surjadi menuturkan, kegiatan yang dilaksanakan 2018 bersifat rutin di setiap OPD. Ini disebabkan masa transisi pemerintahan antara 2013-2018 dan 2018-2023 mendatang.

Kegiatan wajib setiap OPD itu menurutnya beragam. Dicontohkannya di Dinsos, pemeliharaan panti jompo serta kegiatan lainnya. Begitu juga dengan jalan-jalan serta beberapa infrastruktur lainnya. Di APBD 2018 ini, Pemko Tanjungpinang menerima bantuan melalui DAK senilai Rp104 miliar untuk membiayai pembangunan fisik dan nonfisik. Terkait penerimaan dari 2019, Surjadi mengetahuinya dan masih menunggu dari pusat.

Baca Juga :  Ikan Selar Pemicu Inflasi

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dani menargetkan, pembahasan Perda PP APBD 2017 akan selesai dua minggu setelah pembentukan Pansus di DPRD Tajungpinang. DPRD tinggal membentuk Pansus pembahasan Ranperda PP APBD 2017 itu. (DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here