APBD Natuna 2018 Disahkan Rp 1,015 Triliun

0
1239
MENYERAHKAN: Bupati Natuna Hamid Rizal saat menyerahkan Buku Perda APBD Natuna tahun 2018 kepada ketua Ketua DPRD Natuna Yusripandi. F-ISTIMEWA

NATUNA – ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna 2018 disahkan sebesar Rp 1,015 triliun. Anggaran ini jelas mengalami perbedaan dengan tahun 2017 yang dianggarkan Rp 1,19 triliun.

Perda APBD 2018 itu disahkan setelah mendengarkan pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD Natuna, Kamis (30/11) sore. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Natuna Yusripandi itu, dihadiri Bupati Natuna Hamid Rizal bersama seluruh jajaran Kepala OPD, FKPD, Instansi Vertikal

Adapun seluruh fraksi, seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Gernas dan PNR menyoroti semua bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, ekonomi, dan pariwisata. Dari total anggaran Rp 1,015 triliun, dengan rincian penerimaan Rp 828 miliar yang bersumber dari PAD Rp 61 miliar.

Selain itu, dana perimbangan Rp 660 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 106 miliar. Untuk itu, pemerintah menganggarkan belanja tidak langsung Rp 400 miliar lebih dan belanja langsung Rp 600 miliar lebih serta dana hibah Rp 5 miliar.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi berharap, setelah disahkan perda APBD 2018 diharapkan dapat dilaksanakan sebaik baiknya demi kepentingan masyarakat. ”APBD ini, dapat disahkan melalui mekanisme dan rapat pembahasan bersama anggota dewan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agar program yang tertuang dapat tepat sasaran,” terang Yusripandi.

Dalam kesempatan yang sama, Irwan salah satu masyarakat menuturkan, pengesahan APBD 2018 ini jelas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini jelas berdampak langsung, pada proses percepatan pembangunan Natuna yang sedang meningkat.

”Cukup disayangkan, APBD Natuna 2018 sebesar Rp 1,015 triliun yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp 1,19 triliun. Penurunan itu disayangkan, di saat Natuna sedang dalam pembangunan. Hal ini jelas menjadi persoalan, dalam menyelaraskan percepatan pembangunan Natuna,” papar Irwan.

Menurutnya, kurang sigapnya para unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dalam menjemput anggaran yang ada di setiap kementerian. Sehingga, berdampak dan membuat APBD Natuna yang dirasakan semakin terpuruk.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here