APBD Natuna 2019 Disahkan Rp1,27 Triliun

0
391
BUPATI Natuna Hamid Rizal menerima Buku Perda APBD Natuna 2019 dari Ketua DPRD Natuna Yusripandi. f-istimewa

Pertama kalinya, Kabupaten Natuna mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. APBD Natuna 2019 sebesar Rp1,27 triliun disahkan.

NATUNA – Hal ini terbilang cukup langka jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, Natuna selalu berbenah untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik pula.

Pada sidang paripurna yang digelar oleh DPRD, tentang penyampaian pandangan akhir fraksi di DPRD mengambil sikap menerima dan menyetujui angka APBD Natuna 2019 sebesar Rp1,27 triliun, Senin malam (26/11).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Natuna Yusripandi itu, dihadiri langsung Bupati Natuna Hamid Rizal bersama Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, serta seluruh jajaran Kepala OPD, FKPD, Instansi Vertikal

Adapun seluruh fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Gernas dan PNR menyoroti semua bidang mulai dari PAD, pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, ekonomi, dan pariwisata.

Pada akhir penyampaian pandangan akhir fraksi, disepakati bahwa seluruhnya menyetujui APBD Natuna 2019 sebesar Rp1,27 triliun.

Jumlah itu lebih besar dari tahun 2018 yakni, sebesar Rp1,015 triliun. Ketua DPRD Natuna Yusripandi berharap, setelah disahkan perda APBD 2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan sebaik baiknya demi kepentingan masyarakat.

”APBD ini dapat disahkan melalui mekanisme dan rapat pembahasan bersama anggota dewan lainnya serta TAPD agar program yang tertuang dapat tepat sasaran,” ujar singkatnya.

Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal menjelaskan, seluruh proses pedoman penyusunan telah dijalankan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Kita sudah menjalankan aturan dan mekanisme dalam penyusunan APBD 2019. Hal ini bertujuan, agar proses pelaksanaan pembangunan tidak sampai mengalami keterlambatan,” ungkap Hamid Rizal.

Ia juga mengatakan, ketetapan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sudah jelas. Hal itu seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2

Pasal itu menyebutkan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD, sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 bulan.

Namun, sanksi tersebut tidak berlaku bagi DPRD jika kepala daerah terlambat menyampaikan raperda kepada DPRD.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 312 ayat 3, yaitu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Makanya kita ingin semuanya sejalan sesuai, dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Bupati Hamid mengharapkan, dengan sudah disyahkannya APBD Natuna Tahun 2019 ini program yang sudah tercantum bisa berjalan tepat waktu, dan tidak ada lagi yang tertunda.

”Dengan adanya peraturan dari Pemerintah ini, kita berharap proses seluruh kegiatan bisa berjalan tepat waktu dan perekonomian masyarakat kembali meningkat,” tutupnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here