APBD-P Pemprov Terjun Bebas

0
469
JUMAGA NADEAK

Defisit Capai Rp510 Miliar Akibat PAD Turun dan Dana Tunda Salur

Defisit APBD Perubahan (APBDP) Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna tahun 2018 diperkirakan terjun bebas. Selain pendapatan dari pusat berkurang akibat dana tunda salur tak dibayarkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tak sesuai target.

DOMPAK – AWALNYA, defisit APBDP Pemprov Kepri 2018 diperkirakan Rp350 miliar. Belakangan muncul angka baru jika bayang-bayang defisit nanti sekitar Rp510 miliar. Namun, ada juga informasi yang menyebutkan, defisit APBDP Pemprov Kepri nanti sekitar Rp530 miliar. Angka pasti berapa defisit nanti setelah Perda APBDP 2018 disahkan DPRD Kepri bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, defisit APBDP diperkirakan ratusan miliar. Angka pastinya setelah pembahasan bersama. ”Kalau pengesahan APBD Perubahan 2018 mungkin akhir Agustus nanti. Kita berusaha secepatnya. Tentu ada rasionalisasi kegiatan. Yang bukan skala prioritas akan ditunda,” jelas Jumaga yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.

Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea menyampaikan, bahwa penghitungan di semester pertama dan kedua ini, jumlah realisasi pendapatan APBD banyak pengurangan.

Misalnya, target PAD di semester pertama dan kedua yang diasumsikan mencapai Rp1 triliun, diturunkan sekitar Rp 53 miliar. Serta dari distribusi berkurang Rp59 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang sekitar Rp300 miliar, Minyak dan gas (Migas) Rp98 miliar. ”Bahkan sampai royalti dan pajak bumi bangunan penghasilannya juga berkurang,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, Gubernur sudah menandatangi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pengelolaan lego jangkar di perairan Provinsi Kepri. Harusnya pemprov segera menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah pusat. Kalau misalnya terus ditunggu, maka tanggung risikonya tidak akan dapat apa-apa dari yang diimpikan selama ini.

”Kenapa harus 2019, harusnya sekarang. Karena kami tidak bisa yang ke sana menjolok. Harus pemerintah yang menagih,” terangnya demikian.

Wakil Gubernur Kepri H Isdianto menyampaikan, bukan tidak mungkin tahun 2019 akan lebih banyak kegiatan yang tidak prioritas dibatasi sampai betul-betul struktur anggaran pemerintah kembali normal.

Isdianto mengaku bahwa kondisi pendapatan saat ini yang dikelola masih sebatas itu-itu saja. belum ada terobosan terbaru, misalnya menggali potensi lego jangkar yang belum ada realisasi mimpi untuk mengelola itu terwujud.

”Ke depan saya akan panggil OPD-OPD terkait, supaya ada perbaikan. Kalau misalnya tidak bisa dipakai, maka hapus saja dari nomenklatur, jangan lagi dipaksakan. Cari solusi lainnya,” saran Isdianto.

Tim Banggar DPRD Kepri sudah menghitung bahwa potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran 2018 diprediksi Rp510 miliar. Hal ini didapati usai pihaknya mendengar penjelasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kepri, di Graha Kepri Batam kemarin.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun juga mengakui bakal ada defisit. Hanya saja gubernur belum bisa memastikan angkanya karena masih dihitung. Apabila defisit menganga dan DPRD Kepri memangkas kegiatan fisik, gubernur berharap agar para wakil rakyat bekerja dengan hati. Artinya, kegiatan prioritas untuk masyarakat jangan dipangkas.

Terkait dana tunda salur dari pusat yang belum dibayarkan, Kakanwil Ditjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan, dirinya sudah mendengar hal itu. Namun, berapa dana tunda salur yang tidak disalurkan tahun ini, Heru tidak bisa memastikan angkanya. ”Nanti akan dikeluarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya. Disitulah angka pastinya,” jelasnya, baru-baru ini.

Dijelaskannya, dana transfer daerah reguler tahun ini tetap disalurkan seperti biasa. Dana tunda salur tahun lalu yang sebagian tidak disalurkan.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here