APBD Perubahan Hanya Rp790,7 Miliar

0
914
Surjadi

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 turun Rp131 miliar dari nilai APBD 2017 yang mencapai Rp921,5 miliar. Adapun nilai APBD-P 2017 yang diajukan sebesar Rp790.734.988.319 miliar.

TANJUNGPINANG – Belanja langsung APBD Perubahan Rp423,53 miliar. Belanja tidak langsung sebesar Rp367,19 miliar. Belanja tidak langsung APBD murni sebesar Rp372,26 miliar. Belanja langsung sebesar Rp549,23 miliar. ”Target pendapatan kita juga turun,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Surjadi kepada Tanjungpinang Pos, Senin (28/9).

Kata dia, penurunan anggaran, penyebabnya, di antaranya, sekolah SMA dan SMK tidak lagi jadi tanggungjawab Pemko. Sudah jadi tanggungjawab Pemprov Kepri. Dampaknya, bantuan dana dunia pendidikan juga berkurang. ”Biasanya kita dapat bantuan pendidikan untuk SLTA. Sekarang tidak dan masih banyak lagi penyebabnya,” ucap dia.

Baca Juga :  Personel Polres Bantu Penumpang Sakit Masuk Kapal

Rencana belanja daerah pada kebijakan umum APBD tahun 2018 nanti, kata mantan Kepala Dinas Tenaga dan Sosial (Disnaker) Kota Tanjungpinang ini, masih memenuhi postur APBD yang ideal. Karena komposisi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa besaran penggunaan anggaran tetap diprioritaskan untuk belanja pelayanan publik. Untuk komposisi tahun 2018 nanti, ditetapkan proporsi belanja langsung sebesar 53,56 persen, dan belanja tidak langsung sebesar 46,44 persen. ”Komposisinya, semua ini akan dibahas,” sebut dia.

Baca Juga :  Waspadai Demam Berdarah di Musim Hujan!

Masih kata Surjadi, defisit anggaran yang dialami Pemko Tanjungpinang di APBP Perubahan 2017 ini bukan karena penerimaan yang berkurang hingga mencapai Rp 100 miliar. Namun, ada beberapa keperluan yang harus disiapkan Pemko di APBDP seperti dana hibah ke KPU Kota Tanjungpinang sekitar Rp 8 miliar, penambahan gaji dan tunjangan serta lain-lainnya.

Kalau defisit penerimaan sekitar Rp60 miliar itu sudah termasuk adanya penurunan penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). ”Semua OPD dirasionalisasi sekitar 10 persen. Itupun masih kurang,” tegasnya. ”Itu karena harus kita alokasikan dana ke KPU dan lainnya. Makanya, terjadi defisit yang jumlahnya makin membesar. Kalau defisit penerimaan tak sampai segitu (Rp 100 miliar),” paparnya di Hotel CK. Surjadi berjanji, data-data yang lebih akurat akan disampaikannya nanti. ”Itu belum terperinci. Nanti saya kasi datanya,” kata singkat. (ANDRI-TUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here