APBD Terkuras Bayar Gaji Honorer

0
1098
APEL: Pegawai Pemprov Kepri bubar dan hendak masuk kerja usai apel di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, baru-baru ini.f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah benar-benar sakit kepala melihat banyaknya tenaga honorer di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Saking banyaknya jumlah honorer itu, puluhan miliar APBD Pemprov Kepri harus terkuras untuk membayar gaji mereka.

Banyaknya uang rakyat yang habis untuk membayar gaji honorer, menurut Nurdin, tidak sesuai lagi dengan semangat pembangunan yang digalakkannya saat ini. Ia pun tak henti-hentinya mengeluhkan beban anggaran Pemprov Kepri untuk membayar gaji honorer yang tersebar saat ini di semua OPD. Hal itu sangat merugikan semangat pembangunan ke depan. ”

Jujur saja, saya prihatin sekali terlalu banyak tenaga-tenaga honorer yang harus di tanggung gajinya oleh pemerintah. Ini tentu sangat membebani anggaran pemerintah daerah dalam membayar gaji,” ujar Nurdin di Mal Tanjungpinang City Centre Komplek D’Green City Batu 8, Minggu (24/9).

Baca Juga :  Lis Perhatikan Semua Budaya Daerah

Nurdin mengaku dirinya banyak kecolongan atas ulah masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tanpa ada koordinasi dengan pimpinan langsung menerima dan merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) tersebut.

Padahal, ia melanjutkan, sistem birokrasi seharusnya menerapkan praktik efektif, efisien dan dinamis. Dimana, satu orang bisa mengerjakan 10 pekerjaan. Namun pada kenyataanya, pada sistem birokrasi saat ini malah ditemui satu pekerjaan dikerjakan ramai-ramai.

Hal ini, tentu saja, kata Nurdin, membuat sistem birokrasi Pemerintah Daerah tidak efektif. Padahal, gaji para tenaga kontrak di lingkngan Pemprov Kepri sangat membebani anggaran. Gubernur juga mengakui, sudah menyampaikan permasalahan ini dan mengimbau kepada masing-masing OPD untuk tidak menambah tenaga kontrak di instansinya. Karena, akan berdampak pada belanja pemerintah daerah. ”Ke depan kita harus menerapkan sistem yang efisien,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Maskapai Diminta Tambah Penerbangan

Tak hanya itu, Gubernur juga mengharapkan, Perguruan Tinggi di Kepri tidak melulu mencetak pengangguran yang SDM-nya hanya berharap masuk ke birokrasi. Namun, bisa mencetak lulusan sarjana yang berjiwa enterpreneur atau pengusaha.

Sehingga lulusan sarjana tidak hanya mengejar masuk ke birokrasi pemerintah. Tapi, membuka peluang usaha yang lebih berpotensi besar dalam peningkatan perekonomian. ”Kami selaku Pemerintah Daerah akan selalu mendukung masyarakat yang berwirausaha,” ungkapnya.

Sebenarnya, tenaga honorer yang diterima di masing-masing OPD Pemprov Kepri adalah titipan. Jika tak ada orang dalam, tidak akan bisa menjadi honorer di sana. Jeni (bukan nama sebenarnya), salah seorang sarjana di Tanjungpinang saat ditemui di Taman Batu 10 kemarin mengatakan, dirinya memang ingin jadi honorer. ”Teman-teman saya banyak masuk (honorer). Tapi kalau tak ada orang dalam, mana bisa. Bapa (orangtua) saya tak ada kenal pejabat,” katanya bersedih.

Baca Juga :  Kepala BPS Pernah Sarankan Bularimar Cara Gaet Wisman

Cerita dia, gaji yang diterima honorer kadang tidak sebesar UMK. ”Tapi kalau ada kegiatan di kantor, mereka dapat juga. Lumayan lah yang mereka terima tiap bulan,” ujarnya mengulang cerita temannya seraya meminta nama aslinya jangan dikorankan.

Rata-rata pejabat di Kepri selalu mengimbau agar mahasiswa atau sarjana jangan melulu mengejar pegawai atau honorer. Lebih bagus membuka usaha kecil-kecilan tapi berpotensi berkembang. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here