APBDP 2017 Pemprov dan Anambas Naik

0
697
BERBINCANG: Naharuddin (kanan) berbincang dengan Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah tentang pembangunan Pelantar I-II tahun 2017 menggunakan APBD Kepri. f-tunas/tanjungpinang pos

DOMPAK – Ketika sejumlah daerah di Kepri diperkirakan akan mengalami defisit di APBD Perubahan 2018, Pemprov Kepri dan Anambas justru terjadi penambahan. APBDP Pemprov Kepri 2017 diperkirakan naik Rp 70 miliar dari sebelumnya Rp 3,36 triliun APBD murni 2017 menjadi Rp 3,43 triliun. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengatakan, peningkatan APBDP itu lantaran adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 70 miliar.

”Perkiraan kita, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga akan naik. Kemudian ada peningkatan pendapatan lain yang sah,” ujar Naharuddin via ponselnya, Senin (31/7). Bicara defisit, kata Pak N, panggilan akrab Naharuddin, tetap terjadi di APBDP yakni selisih perkiraan Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016 yang semula diperkirakan Rp 159 miliar, ternyata hanya Rp 59 miliar sesuai perhitungan BPK.

Artinya, ada selisih perhitungan sekitar Rp 100 miliar. Kemudian, defisit juga terjadi pada sektor pendidikan sekitar Rp 79 miliar terdiri dari kewajiban membayar sertifkasi guru Rp 57,8 miliar, kekurangan gaji guru nonPNS Rp 9,1 miliar dan tambahan penghasilan untuk guru yang pindah dari kabupaten/kota ke provinsi Rp 11,7 miliar. ”Untuk kekurangan selisih perhitungan Silpa dan kebutuhan Dinas Pendidikan, maka ditutupi dari PAD dan efisiensi. Jadi, rasionalisasi di OPD tetap ada,” tambahnya.

Jumat (28/7) lalu, Pemprov Kepri sudah menyerahkan draft APBDP 2017 ke DPRD Kepri. Tinggal menunggu jadwal pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dengan Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Kalau sudah dijadwalkan, maka akan diteken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ditanya kapan perkiraan APBDP 2017 bisa disahkan, Pak N mengatakan, tergantung jadwal pembahasan dari DPRD. Mekanismenya, pertama penyerahan draft APBDP, penandatangan kesepakatan bersama KUA-PPAS, pembahasan di komisi-komisi, kemudian pandangan fraksi-fraksi dan pengesahan. Selain Pemprov Kepri, APBDP Anambas 2017 kemungkinan naik sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar. Sedangkan APBDP Natuna diperkirakan tetap. APBDP Lingga belum bisa diperkirakan apakah defisit atau tidak.

Empat daerah lainnya defisit yakni, Pemko Tanjungpinang, Pemko Batam, Pemkab Karimun dan Pemkab Bintan. Kabupaten Bintan mengalami defisit pada APBDP 2017 ini sebesar Rp 77 miliar. Tapi, defisit tersebut dipastikan tidak masalah bagi Bintan karena akan ditutupi dari Silpa sebanyak Rp 120 miliar. Meskipun berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan RI tahun ini akan ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3 hingga 4 persen, namun dipastikan keuangan Bintan tidak terlalu berpengaruh.

DAU Bintan sebesar Rp 400 miliar. Kalau dikurangi 3 atau 4 persen atau sekitar Rp 16 miliar pun itu masih tertutupi dari Silpa. Soal APBD Perubahan nanti juga akan dilakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran saja sesuai dengan prioritas, sehingga nanti tidak akan ada defisit. APBDP Kabupaten Karimun tahun 2017 mengalami defisit sekitar Rp 21 miliar.

Ada beberapa hal yang membuat Karimun kembali mengalami defisit tahun ini. Informasi dari salah satu sumber, defisit Pemko Tanjungpinang sekitar Rp 85 miliar. Hal itu karena perkiraan pendapatan di APBD murni 2017 terlalu besar. Yang paling parah adalah, defisit APBDP Batam 2017 yang diperkirakan Rp 240 miliar. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here