APK KPU Sia-sia

0
151
Endri Sanopaka

Proses Lelang Terlambat

Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang Endri Sanopaka menyebutkan, alat peraga kampanye (APK) untuk peserta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 yang difasilitasi KPU dianggap membazir dan sia-sia. Karena waktu pemanfaatan APK yang bakal di pasang oleh partai politik (parpol) masing-masing sangat singkat.

TANJUNGPINANG – ”Sampai sekarang penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019 belum ada melakukan proses lelang APK. Sehingga tidak ada satupun parpol yang pasang APK dari KPU. Padahal masa kampanye sudah 23 September yang lalu,” ujar Endri, kemarin.

APK salah satu media promosi. Yang dipromosikan masing-masing parpol, adalah calon anggota legislatif (caleg). Agar masyarakat tahu hingga mengenal caleg yang diusung dari parpol tersebut.

”Sampai sekarang saya belum tahu detail, jadwal mulai pemasangan APK yang ditentukan oleh KPU,” ucap dia.

Kemudian, pemasangan APK yang bakal dilakukan parpol nanti, terbilang mubazir. Pasalnya, sebanyak 16 parpol bakal pasang APK di satu titik tersebut.

Belum lagi, lanjut dia, APK milik caleg dari DPRD Provinsi Kepri, DPD RI dan DPR RI. Karena di satu titik, bakal ramai APK.

Kalau ini terjadi, bakal membingungkan masyarakat. Karena banyak foto atau gambar caleg yang dipajang di satu titik tersebut.

”Saya menilai tidak efektif dan efesien. Karena APK nya tidak bisa dijangkau untuk masyarakat memandang alias melihat dengan utuh. APK nya tertumpuk menjadi satu lokasi. Akhirnya, menjadi batasan ruang gerak parpol untuk mempromosikan caleg nya nanti,” sebut dia.

Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Tanjungpinang, M Rona Andaka menyatakan, zona pemasangan APK yang diizinkan oleh KPU terlalu sedikit. Sehingga bakal terjadi adanya penumpukan APK di satu titik nanti.

”Seharunya zona pemasangan APK lebih banyak lagi. Sehingga tidak menumpuk di satu titik nanti,” harap dia.

Ditambahkan, APK yang dibuat KPU kemudian diserahkan kepada parpol untuk memasang sendiri.

”Yang jadi masalah, desain yang disarankan KPU itu hanya visi misi parpol. Sementara tidak semua wajah caleg masuk ke dalamnya, kecuali pengurus. Sehingga bisa jadi parpol enggan juga memasang APK tersebut,” ujar Rona.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here