Apri: Heee… Itu Kan Kewenangan Gubernur

0
96
H Apri Sujadi

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi tertawa sambil geleng-geleng kepala, ketika dimintai penjelasan tentang permintaan gubernur serta sejumlah pejabat Pemprov Kepri, mengenai pengalihan rekening pasctambang yang ada di BPR kabupaten/kota. Menurut H Apri Sujadi, Pemprov Kepri kurang menelaah dari surat yang ditandatangani gubernur, tahun 2017, berkaitan dengan hal ini.

Apri Sujadi menjelaskan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bidang kelistrikan, pertambangan daerah dan pertambangan rakyat, perikanan sampai dengan tanah timbun sudah menjadi kewenangan provinsi, sejak beberapa tahun lalu. Khusus mengenai dana pascatambang dan dana reklamasi, juga menjadi kewenangan provinsi.

Penyesuaian di wilayah Kabupaten Bintan, Gubernur Kepri sudah menandatangani surat nomor 120/1484/SET tentang penyesuaian rekening dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, tertanggal 27 Oktober 2017 lalu.

”Surat itu sudah kami terima tahun 2017 lalu. Beberapa surat dari Pemkab Bintan sudah disampaikan pula ke Pemprov Kepri, terkait dengan penyesuaian rekening, atau yang disebut-sebut pejabat Pemprov sekarang ini, peralihan rekening pascatambang,” sebut H Apri Sujadi, saat memberikan keterangan resmi, Senin (11/6) kemarin.

Berdasarkan surat Gubernur Kepri nomor 120/1484/SET, penyesuaian atau peralihan rekening dana jaminan pascatambang itu, mesti diajukan oleh perusahaan sebagai pemilik rekening dan disetujui oleh gubernur, untuk penanggung jawab rekening QQ (gubernur). Bupati Bintan maupun BPR Bintan sebagai penampung dana pascatambang, tidak bisa mengalihkan rekening QQ gubernur itu.

”Tinggal usulan dari perusahaan, dan disetujui oleh gubernur saja untuk penyesuaian itu, kok dibikin ribet. Heee… Itu kan kewenangan gubernur,” ujar H Apri Sujadi, dengan tersenyum.

Sedangkan bunga dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, terang H Apri Sujadi, dari pihak perbankan langsung diberikan kepada si pemilik rekening, yaitu dari pihak perusahaan. Karena, BPR Bintan selaku perbankan BUMD, sifatnya hanya penampung dana dari perusahaan saja.

”Seperti Pak Gubernur lah ketika membuka tabungan pribadi, bunga tabungannya kan masuk ke saldo tabungan Pak Gubernur. Begitu juga dengan dana pascatambang ini, bunganya masuk ke rekening perusahaan yang simpan uang itu lah,” terangnya.

”Kan simpel. Kenapa mesti muncul dugaan dan bahasa BPR membangkang KPK lah, dan ini itu. Coba telaah dan pelajari lagi, surat nomor 120/1484/SET yang ditandatangani Pak Gubernur Kepri, tertanggal 27 Oktober 2017 itu,” demikian dipaparkan Bupati Bintan. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here