Apri: Sertifikat Tanah Jangan Jadi Agunan

0
517
BUPATI Bintan H Apri Sujadi didampingi Sekda Adi Prihantara menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada warga, di sela peringatan HPSN di GOR Demang Lebar Daun, Kijang, Kamis (29/3) lalu.f-istimewa/kominfo bintan

BINTAN – RIBUAN masyarakat Bintan telah menerima sertifikat tanah gratis, sebagian masih dalam tahap proses pengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Bupati Bintan H Apri Sujadi mengingatkan, sertifikat dari program kerja sama BPN dengan Pemkab Bintan ini, jangan disalahgunakan.

Pesan ini disampaikan Bupati Bintan H Apri Sujadi ketika menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada 1.006 warga Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, di GOR Demang Lebar Daun, Kamis (29/3) lalu.

”Sertifikat Prona ini, telah berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Nah, sertifikat tanah gratis ini jangan jadi agunan,” kata H Apri Sujadi, usai penyerahan sertifikat tanah gratis, di sela peringatan Hari Peduli Sampan Nasional (HPSN).

Baca Juga :  Korsleting, Kasur dan Lemari Hangus Terbakar

Bupati menjelaskan, Prona ini merupakan upaya pemerintah dalam melegalkan dan mengakui kepemilikan tanah masyarakat, dan sebagai alas bukti kepemilikan yang diakui keabsahannya. Sehingga dapat memperkecil terjadinya konflik kepemilikan tanah. Selain itu, Pemkab Bintan telah meluncurkan program guna mengoptimalkan penerimaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2).

”Nah, dalam pengurusan PTSL ini, pajaknya ditanggung oleh Pemkab Bintan. Jadi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, urus sertifikat tanah pun gratis. Sekarang, kita juga menghapuskan sanksi atau denda administrasi bagi yang menunggak pembayaran pajak tanah dan bangunan di Bintan,” kata H Apri Sujadi.

Baca Juga :  Nong Adi Prihantara Ketua DWP Bintan yang Baru

Penghapusan denda administrasi pajak ini bervariasi. Piutang pokok pajak dari tahun 1993-2010, penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebesar 100 persen. Sedangkan, membayar piutang pokok pajak dari tahun 2010-2015, diberikan pembebasan sanksi administratif sebesar 50 persen.

Lurah Kijang Kota Anton Hatta Wijaya berharap, agar program kemitraan antara Pemkab Bintan dengan BPN untuk pengurusan sertifikat tanah gratis ini, dilaksanakan secara berkelanjutan.

”Kami bersama masyarakat mengapresiasi program sertifikat tanah gratis ini. Karena, sertifikat ini merupakan bentuk pembuktian legitimasi hukum yang sempurna di mata pengadilan. Termasuk penghapusan denda bagi yang menunggak pembayaran PBB-P2, kami sangat senang,” tutupnya.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here