April Ini Pasang 250 Tapping Box

0
213
Ade Angga dan Petrus M Sitohang diskusi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Tanjungpinang. f-desi/tanjungpinang pos

Ade Angga dan Petrus Kunjungi BP2RD

TANJUNGPINANG – Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga MM dan Petrus Sitohang SE,Ak mengunjungi Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Tanjungpinang, Selasa (9/4).

Kedua wakil rakyat ini datang ke sana untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri yang sebelumnya meminta BP2RD memasang tapping box alias alat rekam transaksi di tempat Wajib Pajak (WP) seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan kedai kopi besar.

Kepada Ade Angga dan Petrus, pihak BP2RD Pemko Tanjungpinang mengatakan, mereka akan mulai memasang tapping box sebanyak 250 unit mulai April ini. Ade Angga mengatakan agar pemasangan itu dilakukan secepatnya.

Sehingga Pemko dalam hal ini BP2RD mendapatkan angka transaksi yang akurat dan update setiap kali transaksi dilakukan di tempat-tempat WP.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan BP2RB Kota Tanjungpinang Rieo Trioza Anugrah yang didampingi staffnya Titik mengatakan, pihaknya sudah mendata mana-mana saja tempat yang akan dipasang tapping box tersebut.

”Bulan April ini sudah ada tempat-tempat usaha yang siap dipasangi tapping box untuk mencatat pajak dan retribusi yang dipungut oleh wajib pajak dan langsung merekamnya,” jelasnya.

Dengan alat ini, transaksi di hotel, restoran, tempat hiburan yang kena pajak daerah itu bisa terekam BP2RD Pemko Tanjungpinang.

Petrus Sitohang dalam kunjungan tersebut, baik Ade Angga maupun dirinya menanyakan tindak lanjut dari rekomendasi Banggar DPRD kepada Pemko untuk melakukan berbagai langkah dan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun 2019.

”Saat pembahasan KUA tahun 2018 lalu, kita merekomendasikan agar dipasang tapping box tersebut. Dan tindaklanjutnya, kita langsung melakukan kunjungan kemarin. Kita ingin tahu sejauh mana progresnya,” ujar anggota Banggar ini.

Selama ini, kata politisi PDIP Tanjungpinang tersebut, laporan pajak daerah ini berdasarkan cacatan sepihak saja dari wajib pajak seperti restoran, hotel, tempat hiburan dan kedai kopi besar yang agak sulit diverifikasi keandalan datanya.

Sehingga Pemko dan DPRD menduga banyak potensi penerimaan pajak daerah selama ini tidak sampai ke pemerintah sebagaimana mestinya.

Dengan ditempatkannya alat rekam seperti itu nanti, maka apabila WP menagih pembayaran dari pembelinya, sudah terekam langsung berapa pajak yang harus diserahkan ke Pemko.

Rekam tagihan pajak itu langsung online ke sistem di BP2RD Pemko. Pencatatan pajaknya sangat transparan.

”Pengalaman di daerah lain seperti Batam yang sudah menerapkan ini sejak tahun lalu, pendapatan Pemko Batam meningkat drastis hingga 200 persen,” jelas Petrus lagi. ”Kita berharap, dengan diterapkannya tapping box di tempat-tempat wajib pajak, akan ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Makanya mendorong Pemko untuk melaksanakaan ini sebagaimana yang sudah disampaikan Banggar pada pembahasan KUA di tahun 2018 lalu,” tambahnya.

Pemko sendiri tidak mengeluarkan anggaran untuk pemasangan tapping box tersebut. Pemko telah kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) sebagai mitranya.

”Kita ini nasabah Bank Riau Kepri. Ada manfaat yang mereka terima. Sistem ini juga untuk menekan dan menghindari kebocoran penyalahgunaan wewenang atau korupsi,” ungkapnya.

Selain dengan memasang tapping box, Pemko masih bisa meningkatkan PAD melalui retribusi daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Attas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang sudah dipasang di Hotel CK Tanjungpinang. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here