Areal Tangkap Nelayan Rawan Konflik

0
930
ANGKAT JARING: Nelayan tradisional mengangkat jaring ikan bilis di perairan Bintan, baru-baru ini. f-yusfreyendi/tanjungpinang pos

Ikan Berlimpah, Laut Natuna Perlu Zonasi

Potensi ikan tangkap di laut Natuna diperkirakan sekitar Rp 20 triliun setahun. Potensi ini lebih besar lagi jika budidaya ikan dikembangkan secara modern.

NATUNA – NAMUN, nelayan lokal hanya bisa menggarap sekitar Rp 500 miliar saja setahun. Banyak sumber duit di laut Natuna membuat nelayan asing berlomba-lomba mencuri ikan di sana.

Pemerintah Indonesia sudah bersikap. Selain menangkap dan meledakkan kapal nelayan asing, akan dikirimkan juga ratusan nelayan tradisional dari Pulau Jawa ke sana.

Awalnya nelayan lokal protes dengan alasan akan mengurangi pendapatan mereka. Dengan berbagai harapan dan janji, akhirnya protes nelayan meredup lantaran tidak akan mengganggu areal tangkap mereka.

Kebanyakan nelayan Natuna menangkap ikan di daerah terbatas, tidak sampai ke tengah lautan. Inilah areal tangkapan ikan tradisional. Karena pengembangan Natuna dilakukan secara besar-besaran dan akan dikirim nelayan Pulau Jawa, maka harus jelas areal tangkapan ikan nelayan.

Muncul kekhawatiran terjadi konflik di kalangan nelayan apabila areal tangkapan ikan nelayan tidak jelas. Bahkan, nelayan lokal dikhawatirkan bisa kehilangan mata pencahariannya. Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna, Zainudin Hamzah, Selasa (17/10) kemarin.

Ia menekankan kepada pemerintah agar segera membuat zonasi areal penangkapan ikan di perairan Natuna Utara. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran rencana kegiatan pemerintah.

Apalagi pemerintah pusat sudah membangun perlabuhan ikan terpadu di Selat Lampa. Ke depan, nelayan akan berlomba-lomba menangkap ikan karena sudah ada toke-toke ikan yang menampung tangkapan mereka di pelabuhan terpadu itu.

Zainuddin mengatakan, pemerintah RI tengah berupaya meramaikan laut Natuna Utara dengan mekanisme mengirimkan nelayan dalam negeri untuk beraktivitas di sana.

Mereka akan bergabung dengan nelayan Natuna untuk mengeksploitasi kekayaan ikan yang diketahui berlimpah di perairan yang berbatasan dengan banyak negara itu.

”Kita dari HNSI menyambut baik rencana pemerintah untuk mengirimkan nelayan itu. Karena langkah tersebut sangat berperan dalam upaya menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan Asia,” kata Zainudin di Kantor DPRD Natuna, kemarin.

Hanya saja, ia menekankan kepada pemerintah agar memperhatikan kemampuan dan latar belakang nelayan itu sendiri, sehingga pemerataan dapat diwujudkan di perairan.

Dikatakannya, kemampuan nelayan Natuna masih sebatas fisher one day (nelayan harian) dengan kemampuan dan sarana yang masih sangat tradisionil. Hal ini membuat mereka tidak bisa bersaing kuat di perairan dengan nelayan-nelayan yang memiliki kemampuan dengan teknologi tinggi.

”Saya rasa pemerintah perlu duduk satu meja dulu sebelum rencana itu dijalankan. Kawasan perlu dipolarisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan untuk nelayan tradisional dan nelayan canggih. Makanya perlu ada zonasi,” ungkapnya.

Hal itu penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. ”Kalau tidak diatur seperti itu, kasihan nelayan tradisionalnya. Bisa-bisa mereka kehilangan mata pencaharian. Kita khawatir ada konflik nanti,” sambungnya.

Mengenai kontrol, Zainudin mengaku hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui sistem perizinan yang diberikan kepada nelayan. Langkah polarisasi ini bisa dilakukan sejak proses pemberian izin dimulai.

”Saya rasa tidak ada susahnya untuk mengontrol. Karena dari izinnya saja bisa dilihat kemampuan nelayan dan alat tangkapnya. Dan dari situ pula kita bisa ketahui zona mancingnya sampai sebatas mana. Dengan begitu semua nelayan dengan berbagai jenis kemampuannya dapat tetap menjalankan hak memancingnya untuk kesejahteraan bersama,” tutup Zainudin.(HARDIANSYAH-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here