Asep Harus Jantan Hadapi Hukum

0
866
H Lis Darmansyah

Lis Tak Menyangka Dirut BUMD jadi Tersangka  

Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, kaget dan tidak percaya kalau Direktur Utama (Dirut) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana sudah ditetapkan tersangka sejak Selasa (14/3) lalu oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri).

Tanjungpinang – Asep terbukti ikut menikmati aliran dana dari praktik pungutan liar (pungli) penyewaan lapak dan kios di Pasar Bintancenter Batu 9 Tanjungpinang.

Penetapan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dari PDI Perjuangan, tersebut jadi tersangka, setelah Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepri memeriksa Slamet, salah seorang karyawan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB). Slamet ini tertangkap tangan melakukan pungli.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis tidak menyangka kalau Asep Nana Suryana terlibat dalam kasus tersebut. Di mata Lis Darmansyah, sosok Asep adalah orang yang pekerja keras dan serius dalam bekerja.

”Dulu pada saat mencalonkan sebagai Dirut, dia komit untuk keluar dari partai. Saya tak menyangka. Ini pasti hasil pengembangan dari Slamet,” sebutnya Selasa (21/3).

Lis menyebutkan, bahwa BUMD Kota Tanjungpinang sejak dipimpin oleh Asep Nana Suryana dan Direktur Operasional Zondervan mengalami banyak kemajuan. Bahkan, sebelumnya untuk biaya operasional BUMD sendiri harus mendapatkan asupan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Lis Minta Terapkan Transkasi Non-Cash

”Setahun ini luar biasa perubahannya. BUMD saat ini banyak usaha-usaha yang dikembangkan nya untuk menutupi yang dulu boleh dikatakan BUMD ini sudah ambruk,” ungkapnya.

Pemko Tanjungpinang juga akan melihat hasil dan perkembangan dari kasus yang saat ini sedang dalam penyidikan oleh pihak Polda Kepri.

Untuk itu, dalam waktu dekat Pemko Tanjungpinang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mennonaktifkan jabatan Asep Nana Suryana dari jabatan sebagai Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang.

”Kita juga tidak langsung memberhentikan orang yang dijadikan tersangka. Karena kasusnya masih dalam penyelidikan dan saat ini masih dalam pengembangan. Paling tidak, kita mengnonaktifkan yang bersangkutan terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurutnya, belum bisa memastikan jika Asep bersalah dalam kasus praktik pungli dalam penyewaan lapak dan kios yang dikelola PT TMB tersebut. Untuk itu, Pemko Tanjungpinang masih memegang teguh azas praduga tidak bersalah dalam penetapan Asep sebagai tersangka tersebut.

Kendati demikian, Pemko Tanjungpinang selaku pemegang saham utama tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada Asep. Sebab BUMD itu berbentuk badan perusahaan sehingga Pemko Tanjungpinang tidak memiliki hak untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum.

Baca Juga :  Barang Bekas Dikreasikan

”Pemko tidak berhak memberikan bantuan hukum kepada perusahaan. Maka yang membantu Asep dalam menyelesaikan masalahnya adalah dari dirinya sendiri,” ujarnya.

Tidak Terlibat
Pascapenetapan Asep Nana Suryana tersangka oleh Polda Kepri, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah sempat mangkir di beberapa agenda kegiatan.

Kecurigaan tentang keterkaitan antara status Asep dengan Wali Kota dibantah tegas oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono.

Sekdako mengatakan bahwa ketidak hadiran wali kota pada kegiatan yang sudah diagendakan karena bentrok beberapa agenda kegiatan lainnya.

”Saya jamin tak ada hubungannya antara kasus dia (Asep Nana Suryana, red) dengan ketidak hadiran wali kota kita. Beliau tidak hadir karena memang bentrok jadwal, hari ini saja (kemarin) di saat yang sama ada agenda pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dan beliau memilih disana,” ujar Sekdako Riono disela acara peresmian Museum Keliling di Gedung Gonggong, kemarin.

Lebih lanjut Riono yang juga menjabat sebagai Komisaris utama BUMD mengatakan sudah meminta komisaris untuk segera membuat langkah berikutnya dalam menjalankan roda BUMD.

”Saya Komisaris Utama, sementara Pak Gatot Komisarisnya. Sebagai perusahaan yang mewakili pemerintah, dengan segera saya memberikan mandat kepada Pak Gatot untuk mengambil langkah bijak,” bebernya kepada awak media.

Baca Juga :  BPOM Cek Izin Edar Pangan di Pasar Raya 21

Selain itu, Sekda juga mengatakan pihak pemerintah tidak menyediakan bantuan hukum apapun kepada tersangka di hadapan pengadilan, keputusan itu diambil karena BUMD sudah memiliki kuasa hukum yang diwakili oleh Urip.

”Sewaktu saya dipanggil menjadi saksi, beliau (Kuasa Hukumm Urip, Red) yang mendampingi saya menjawab 26 pertanyaan,” terangnya.

Wakil Wali Kota Tanjungpinag, Syahrul menambahkan bahwa kesibukan acara yang menyebabkan wali kota tidak bisa menghadiri beberapa agenda yang sudah dipublikasikan ke teman-teman wartawan.

”Kita maklumkanlah, beliau (wali kota) tentu jadwal padat dan kesibukannya ekstra. Kebetulan saja pas status Asep meningkat menjadi tersangka Pak Lis kita bentrok jadwal. Saya tegaskan tidak ada kaitannya ini semuanya,” ujar Syahrul membela.

Syahrul sempat melontarkan amanah kepada tersangka melalui awak media agar Asep berlaku kooperatif dan jantan dalam upaya menghadapi hukum.

”Pak Asep harus berlaku bijak dan kooperatif. Hukum sebab akibat haruslah diterima dengan jantan,” paparnya yang menanggapi mangkirnya pemanggilan urip oleh penyidik.(Raymon-Yoan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here