Aset Negara Ratusan Miliar Bikin Maling Kenyang

0
704
RUSAK: Salah satu warga melihat kondisi bangunan Pelabuhan Dompak yang rusak parah, kemarin. f-suhardi/tanjungpinang pos

Pelabuhan Dompak Sasaran Pengrusakan dan Pencurian

Karena dibiarkan terbengkalai dan tidak dioperasikan, Pelabuhan Dompak menjadi sasaran pengrusakan orang tak bertanggungjawab. Aset pemerintah itu juga dijarah maling.

DOMPAK – SAAT Tanjungpinang Pos mendatangi pelabuhan itu, nampak instalasi listrik gedung terminal pelabuhan itu sudah raib.
Kabel listrik yang dipasang disikat dan komponen listriknya juga ikut diambil. Tidak puas mencuri, masih ada juga coretan di dinding dengan kata-kata kotor dan tidak berakal budi.

Hampir semua kaca yang ada sudah pecah. Nampak juga ada batu-batu di sana yang diduga sengaja melempar kaca pakai batu itu.
Pelabuhan ini sebenarnya hampir rampung dibangun. Bahkan, tahun 2016 lalu sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk finishing pelabuhan yang dibangun Kementerian Perhubungan tersebut.

Karena berbagai persoalan, akhirnya anggaran finishing pembangunan pelabuhan itu dibatalkan dan dilokasikan ke tempat lain. Pembangunan Pelabuhan Dompak itu telah menelan anggaran
bersumber dari APBN bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp121 Miliar.

”Tinggal satu tahap untuk penyelesaiannya yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 6 miliar,” kata Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi di Tanjungpinang, Jumat (9/6).

Kata dia, apabila pelabuhan itu dilanjutkan pembangunannya hingga finish, maka anggaran sebelumnya Rp 6 miliar tidak mencukupi lagi. Pasalnya, sudah banyak kaca dan instalasi listrik yang rusak dan hilang. Semua itu butuh biaya untuk membeli bahan dan memasangnya. Sehingga anggaran penyelesaian yang telah dihitung tinggal Rp 6 miliar akan bertambah dengan kerusakan tersebut.

”Saya sudah mengetahui keberadaan Pelabuhan Dompak yang hancur tersebut, dan saya sangat miris melihat keadaannya,” kata Rajuman yang mengaku menjabat sebagai Kepala KSOP Tanjungpinang belum lama.

Dirinya yang otomatis menjabat sebagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelabuhan Dompak telah melaporkan ke pusat dengan kejadian tersebut. Ditegaskannya, terkait pengrusakan yang terjadi pihaknya sudah membuat laporan ke Kemenhub.

”Saya tidak mau bermasalah dengan keadaan Pelabuhan Dompak seperti itu. Selain itu hingga saat ini saya belum menerima serah terima dokumen dari pejabat KPA dan juga dari PPK sebelumnya,” ujarnya.

Ditambahknnya, untuk menghindari semakin parah kerusakan infrastruktur tersebut, pihaknya tengah berupaya melobi Kemenhub, supaya bisa dilanjutkan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut pada 2018 mendatang.

Rajuman mengatakan, untuk menghindari lebih parah kerusakan, pihaknya tengah berupaya untuk menuntaskannya. Namun dalam hal ini, masih ada kendala, dimana hingga saat ini belum ada naskah hibah dari Pemprov Kepri ke Kementerian Keuangan terkait setatus lahan yang dimiliki Pemprov Kepri.

Untuk penyelesaian itu, pihaknya sudah menyurati Gubernur Kepri, namun sampai saat ini belum ada responnya. Namun dirinya mengetahu dari sejumlah informasi yang berkembang, bahkan terkait masalah hibah pihak Pemprov Kepri mengklaim sudah rampung padahal kenyataannya belum selesai dan masih menggantung.

”Inilah yang menyebabkan pusat tidak menganggarkan selama dua tahun. Sebab pengajuan anggaran untuk penyelesaian Pelabuhan Dompak oleh pusat selalu dibintang atau pengajuan anggaran itu dicoret, sebab masih bermasalah terkait lahan tersebut,” bebernya.

Dikatakannya, untuk pekerjaan lanjutan nanti adalah tahap ke VII. Kegiatannya diantaranya pemasangan beton kubus sebanyak 1.600 unit. Jaringan listrik dari PLN, air bersih, pembangunan rumah genset dan finishing.

”Ya itu tadi aggaran perhitungan masih membutuhkan untuk penyelesaiannya sebesar Rp 6 miliar. Namun tentunya dengan kerusakan hampir seluruh bangunan akan ada penambahan dan saat ini belum dilakukan penghitungan atas kerugian yang timbul,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan mengenai kerusakan masih menjadi tanggungjawab pihak Kementerian. Karena sampai saat ini, masih belum ada proses serah terima. Pihaknya juga berharap dalam pengelolaan tetap ada keterlibatan Pemerintah Daerah.

”Masih dalam tanggungjawab Kemenhub. Kita sudah melihat ke lapangan mengenai kondisi pelabuhan. Ya memang terlihat seperti dirusak, karena kaca gedung mayoritas sudah pecah,” terang Jamhur.

Ada yang aneh dengan pembangunan pelabuhan itu. Saat pembangunan dimulai, tidak ada masalah. Namun, saat hendak finishing muncul masalah mengenai hibah. Kementerian Perhubungan minta Pemprov Kepri menghibahkan lahan itu ke mereka. Sedangkan Pemprov Kepri meminta agar Kementerian Perhubungan yang menghibahkan gedung itu ke mereka.

Sehingga, antara Pemprov Kepri dan Kementerian Perhubungan tidak ada titik temu. Jadinya, anggaran finishing yang disediakan Rp 6 miliar tahun 2016 lalu dibatalkan. Tahun 2017 ini, persoalan hibah pun belum selesai. Karena itulah, anggaran finishingnya dicoret. Akhirnya, aset negara yang dibangun ratusan miliar itu bikin maling kenyang.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here