ASN Harus Jaga Netralitas

0
416
RAKORNAS PILKDA SERENTAK: H Syahrul berdiskusi peserta Rakornas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10). F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG – Wakil Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Pemilihan Kepala Daerah serentak akan digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Kepala Daerah di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten di Indonesia. Termasuk Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang.

”Pilkada serentak 2018 harus berjalan lancar, aman dan kondusif serta memegang rambu-rambu yang ada. Karena itu, saya menyambut baik pelaksanaan Rakornas ini, dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2018,” kata Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul, kemarin.

Wakil Walikota mengatakan, dari pembahasan Rakornas seperti yang diutarakan Menteri Polhukam RI, memprediksi ancaman yang menjadi potensi dalam pelaksanaan Pilkada. Diantaranya masalah money politic, netralitas ASN, maupun masalah ketaatan petugas dalam penyelenggara Pilkada Serentak.

”Petugas KPU, Panwaslu dan Banwaslu harus taat azas dan tidak memihak ke sana kemari, begitu juga ASN harus benar-benar netral, dengan begitu Pilkada 2018 menjadi pesta demokrasi yang bermutu. Petugas harus konsisten agar tidak terjadi permasalahan tersebut, sehingga terciptanya pemilihan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, kepada seluruh petugas penyelenggaraan pemilu dapat mengimplementasikan hasil rakornas ini kepada seluruh masyarakat. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono Rakor ini sangat penting.

”Pak Menteri Dalam Negeri berhalangan hadir, karena mendapat panggilan dari Komisi II DPR RI terkait Perppu Nomor 2 (Ormas), untuk itu, beliau menyampaikan permohonan maaf,” ucapnya sebelum membuka Rakornas ini.

Sumarsono menjelaskan kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2018 perlu di antisipasi dari sektor politik, hukum dan keamanan. Seperti dari faktor keamanan, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, dan lain-lain.

Sementara itu, Menteri Polhukam RI, Wiranto, mengatakan pilkada sejatinya kita sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan, betapa pentingnya posisi pilkada ini dalam eksistensi kita sebagai bangsa, maka, tentu tidak boleh main-main dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Karena itu, persiapan untuk pilkada harus betul-betul dilakukan secermat-cermatnya.

”Pilkada itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia, jatuh bangunya negara, jatuh bangunya kelompok komunitas sosial masyarakat adalah pemimpinnyam,” tegasnya.

Menurutnya, pemimpin bagus, maka kelompok komunitas itu berjaya, tapi pemimpinnya ternyata tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi sebagai pemimpin, maka kelompok komunitas itu akan runtuh. ”Masalah ini sudah terjadi dalam sejarah bagsa dunia maupun bangsa kita,” tegasnya

Karena itu, lanjutnya, melalui Rakornas ini, masalah yang harus kita hadapi akan dikoordinasikan, disingkronkan dan di serasikan antara rakyat yang memilih.

Calon pemimpin yang dipilih, partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa, dalam merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam pemilu, dan penyelenggara pemilu menjalankan tugas yang seksama, jangan sampai salah.

”Ayo kita koordinasi yang baik, ada keterbukaan antara stakeholder, pemangku kepentingan yang dalam pemilu pilkada harus bersama-sama bekerja, jangan sampai terjadi hal-hal negatif, sehingga kita salah pilih pemimpin,” bebernya.

”Kita harus intropeksi dari pemimpin yang sampai berurusan dengan KPK, ini menjadi lampu merah untuk kita,” tegasnya. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here