ASN Harus Lapor Kekayaan ke KPK

0
126
BUPATI BintanH Apri saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi pelaporan harta kekayaan di lingkungan Pemkab Bintan, Rabu (5/9). f-istimewa

BINTAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi harta kekayaan para pejabat yang ada di Bintan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bintan.

Pengawasan oleh KPK merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan melalui aplikasi E-LHKPN.

Sistem yang terintegrasi langsung dengan KPK itu memudahkan lembaga anti rasua tersebut untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 17 Tahun 2016, seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Di Bintan sendiri, ada 824 penyelenggara negara yang wajib lapor, namun baru separuhnya yang patuh melaksanakan perintah tersebut.

Penyelanggara yang wajib diantaranya pejabat eselon II, III, bendahara serta para anggota DPRD Bintan. Saat sosialisasi mengenai E-LHKPN di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (5/9) pagi, ternyata masih ada 4 Anggota DPRD Bintan belum patuh melaporkan kekayaannya, serta ada 448 pejabat eselon III belum melaporkan LHKPN.

Spesialis Muda Direktorat Bidang PPLHKPN KPK RI, Fany Parosa menyebutkan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara online di Bintan sudah mencapai 50,81 persen. Jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya se-Kepri, Bintan jauh lebih baik.

Pelaporan LHKPN juga kata perempuan berusia 24 tahun, lebih memudahkan KPK dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang berasal dari masyarakat.

Ia mencontohkan, jika ada laporan masyarakat yang mencurigai adanya pejabat korupsi, KPK sambungnya lebih mudah melakukan krosscek.

”Jadi tidak serta merta laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti. Dari rekapan LHKPN itu, kita akan krosscek, bener gak informasi dari masyarakat,” paparnya saat sosialisasi di hadapan pejabat Bintan.

Tujuan dan manfaat pelaporan LHKPN kata Fany, sebagai instrumen pengawasan. Sehingga, semasa awal para pejabat menjabat hingga pensiun, harta kekayaannya lebih muda diawasi.

”Artinya ada harta kewajaran dari awal hingga akhir menjabat,” terangnya.

Kekayaan yang dilaporkan sambungnya, menyeluruh. Termasuk data istri serta anak dalam tanggungan.

Selain itu, untuk memudahkan KPK melakukan rekap LHKPN, pejabat kata Fany, wajib menyampaikan pelaporannya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Bintan.

”Karena kalau semuanya langsung (ke KPK), kami akan sulit melakukan rekapannya. Makanya setelah dilaporkan, mereka validasi ke BKD (BKPPD),” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi menegaskan sanksi bagi pejabatnya yang tidak patuh melaporkan kekayaannya kepada negara. Batas waktu yang diberikan hingga akhir tahun 2018.

”Kalau sampai batas waktu akhir, tidak juga melaporkan (LHKPN) akan diberikan sanksi pelepasan jabatan setingkat di bawahnya,” tegas Apri. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here