ASN Harus Mengerti Aturan Lelang Barang dan Jasa

0
116
Walikota bersama wakilnya, menghadiri Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Barang-Jasa Pemerintah tingkat dasar, kemarin. f-desi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Gurindam mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi Keahlian Barang-Jasa Pemerintah tingkat dasar.

Bimtek diberikan kepada para 100 orang yang terdiri dari ASN Pemko Tanjungpinang, Bintan dan Pemprov Kepri. Kegiatan dilaksanakan selama lima hari, mulai Senin (11-15/2) mendatang di Hotel Comforta Tanjungpinang.

Pembukaan Bimtek dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syharul-Hj Rahma beserta kepala OPD di lingkungan Pemko. Dihadiri juga Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP, Suharti sebagai nara sumber.

Bimtek Ujian Sertifikasi Keahlian Barang-Jasa Pemerintah digelar berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Suharti menjelaskan, pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar yang dilaksanakan kepada petugas pejabat pelaksana teknis kegiatan di pemerintahan Kota Tanjungpinang perlu diberikan, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Tingkat dasar ini, yaitu pelatihan untuk memahami regulasi peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Jadi dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta bisa memahami Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Seperti apa tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip etika dan kemudian sampai teknis perencanaan persiapan dan pelaksanaanya,” katanya.

H Syahrul berpesan pelatihan ini menjadi dasar bagi pejabat pelaksana mampu menjalankan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan pemerintahan.

”Pengadaan barang dan jasa merupakan peran penting untuk pembangunan daerah, baik kecil, menengah maupun besar disuatu daerah dan syaratnya harus bersertifikasi dan kompeten dan kita Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, sangat mendukung Bimtek ini,” ucap Syahrul.

Dijelaskan Syahrul, pejabat pengadaan barang jasa harus mengetahui aturan dasar terutama yang menyangkut lelang.

”Aturan menyangkut lelang tujuannya agar ke depan tidak terjadi permasalahan dibelakang hari. Saya berharap peserta bisa mendapatkan sertifikat,” ucap Syahrul.

Ia pun berpesan kepada peserta harus serius, jangan cuma sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi SDM nya tidak bisa menjalankan fungsinya.

Suharti menuturkan, terkait pengadaan barang-jasa, ada hal dasar yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan dan persiapanya.

”Alhamdulillah Pemerintah Kota Tanjungpinang penduli dibuktikan dengan kehadiran walikota dan wakilnya,” katanya. Selanjutnya dengan pelatihan ini, Suharti berharap peserta lulus ujian badan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Ia menuturkan, setelah tingkat dasar ada lanjutannya. Bahkan di tahun 2023 mendatang diwajib kan kepada seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa.

”Ini wajib dilaksanakan oleh petugas pelaksana pengadaan di dilingkungan pemerintahan, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan ini perlu perhatian khusus buat kepada pimpinan setiap daerah,” kata Suharti.

Ketua LPP Gurindam Tanjungpinang, Irmawati mengatakan, pihaknya merupakan lembaga pendidikan nonformal swasta pertama di Kota Tanjungpinang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Lembaga LPP Gurindam Tanjungpinang berdiri 12 April 2017 melalui akta pendirian Nomor 21 yang diterbitkan oleh Notaris. Selanjutnya LPP Gurindam dalam menjalankan operasionalnya juga telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor: 0177/KPTS/DISDIK/2017. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here