Astaga, Banyak Makelar Main Proyek

0
472

BATAM – Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta mengatakan, di Indonesia, pengusaha banyak tidak berkembang, karena banyak yang bertindak jadi makelar. Sementara untuk daerah, banyak modus memecah proyek besar menjadi proyek Penunjukan Langsung (PL). Termaksud di dewan daerah, proyek besar banyak yang dipecah-pecah menjadi proyek Rp200 juta hingag bisa dijadikan PL.

Hal itu diungkapkan Sety Budi saat pada acara sosialisasi pengadaan barang/jasa dalam perspekt?if hukum persaingan usaha pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, Senin (21/8) di Batam. Hadir pada kesempatan itu, selain dari pemerintahan di Kepri, juga dari kejaksaan. Disebutkan, daerah termaksud Kepri, banyak rencana umum proyek (RUP) seperti semenisasi, drainase dan lainnya tidak dilaporkan. ”Di daerah, modus menjadikan proyek jadi PL-PL banyak dilakukan dewan. Proyek besar dipecah-pecah agar jadi PL-PL jadi Rp200-200 juta,” katanya.

Diminta, perilaku birokrat dan pengusaha (kontraktor) di Kepri, harus banyak diubah. Diingatkan, uang APBD dan APBN merupakan uang rakyat. ”Supaya outputnya tidak jelek. Kalau 40 persen dana proyek untuk uang pelincin, kedepan diturunkan jadi 10 persen, maka kualitas proyek akan lebih baik,” pesan Setya.

Disarankan juga, agar permainan yang dilakukan kontraktor dan aparat, sebisa mungkin diungkap sebelum kejadian. Hal itu bisa dilakukan dengan mencermati rencana pengerjaan hingga lelang. ”Kalau sudah kejadian, biaya mengungkap sangat besar. Kalau tidak ada RUP, berarti ada indikasi korupsi,” sambungnya. Disebutkan, Kepri termaksud daerah yang rawan korupsi. Bahkan, dia menyebutkan, proyek-proyek kecil juga banyak indikasi korupsi. ”Di Kepri masih ada korupsi aqua dan korupsi nasi padang,” cetusnya.

Selain itu, saat ini di Indonesia dinilai banyak makelar. Termaksud makelar proyek. Sehingga pengusaha di Indonesia tidak berkembang. ”Kita jangan memelihara makelar. Kenapa pengusaha kita tidak bisa berkembang? ya karena banyak makelar. Katanya pengusaha, tapi yang sebenarnya dia makelar yang punya perusahaan hanya untuk menjadi makelar proyek saja,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, salah seorang kontraktor bernama Suparman membeberkan, penomena selama ini banyak uang siluman yang harus dikeluarkan pengusaha. ”Setidaknya untuk fee pejabat saja, besarnya antara 5 sampai 6 persen dari nilai proyek. Aturan yang dibuat KKPU juga dinilai tidak berlaku untuk menekan permainan proyek. “Tiap proyek, untuk jasa pengadaan, kalau kebocoran sampai 40 persen itu hal yang wajar,” cetusnya.(martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here