Astaga, Kenaikan Tarif Pas SBP Tanpa Restu DPRD

0
275

TANJUNGPINANG – GM Pelindo Tanjungpinang, I Wayan mengakui jika kenaikan tarif masuk di pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada lembaga DPRD Tanjungpinang.

Ia menuturkan, dasar kenaikan tarif mengacu kepada Perpres 15 Kementerian Perhubungan. Pihaknya hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa serta pihak pengguna kapal. Selama ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Manajemen PT Pelindo Tanjungpinang per 1 Juli lalu menaikan tarif di pelabuhan domestik dari Rp 5 ribu menjadi Rp 10 ribu.
Di pelabuban internasional, untuk WNI dari Rp 35 ribu menjadi Rp 40 ribu serta WNA dari Rp 55 menjadi Rp 60 ribu.

Hal ini disampaikan, I Wayan Wirawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I, II dan III di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (30/7).

“Kami akui terkait kenaikan tarif pas masuk SBP tidak pernah kami sampaikan ke DPRD. Pihaknya hanya pernah melakukan rapat bersama anggota DPRD Tanjungpinang dan anggota DPRD Provinsi Kepri, 2016 di hotel CK terkait besaran kenaikan tarif. Dari hasil rapat itu memang tidak setuju, maka kenaikan kami tunda, ” turutnya.

Ismiyati menuturkan, PT Pelindo Tanjungpinang merupakan BUMN atau vertikal ke pusat, meski demikian, akibat kebijakan yang ditetapkan berdampak pada masyarakat Tanjungpinang.

Dengan kenaikan tarif pas Pelabuhan SBP, banyak masyarakat yang mengadu. Serta berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Dituturkannya, tidak semua masyarakat yang menggunakan jasa SBP orang yang memikiki uang. Untuk itu, perlu dipertimbangkan.

“Harus memiliki kajian daya tipe masyarakat, apalagi kenaikannya sampai 100 persen,” ucapnya.

Ditambah lagi dengan sistem e-money, menurutnya sangat memberatkan karena harus membayar senilai Rp 20-25 ribu per kartu. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here