Aswin: Ada Apa dengan Bawaslu Tanjungpinang?

0
191
Suasana sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di ruang sidang Bawaslu Kota Tanjungpinang. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution menilai, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) sudah kedaluwarsa. Pasalnya, sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu di KPU Kota Tanjungpinang, sampai dilaporkan oleh Dhanial Herly Hartono ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, masanya sudah sembilan hari kerja.

TANJUNGPINANG – Dhanial Herly Hartono sebagai pelapor menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada Jumat, 10 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00WIB sampai dengan pukul 23.30WIB. Sementara, pelapor melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu Kota Tanjungpinang pada 27 Agustus 2018 lalu.

”Ini sudah terlihat jelas di fakta persidangan yang dilampirkan di dalam bentuk dokumen milik pelapor yang kita terima. Dan ini kita juga sudah bertanya serta memastikan kembali kepada pelapor terkait laporan tersebut pada saat sidang tadi. Laporan ini dibenarkan oleh pelapor,” kata Aswin Nasution kepada Tanjungpinang Pos selesai sidang yang digelar oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, Senin (3/9).

Bawaslu Kota Tanjungpinang menggelar sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan laporan pelapor dan jawaban terlapor berlangsung sejak pukul 10.05 berakhir pada pukul 10.52WIB. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, M Zaini sebagai pimpinan majelis pemeriksaan sidang menghadirkan pelapor dan terlapor di ruang sidang.

Kalau bicara aturan, kata Aswin, berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 454 ayat 6 berbunyi, bahwa laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Kemudian, di Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di pasal 25 ayat 5, menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif.

”Sudah jelas di dua aturan tersebut,” tegas Aswin.
Anehnya, kata dia, mengapa Bawaslu Kota Tanjungpinang masih juga memproses laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sampai menggelar sidang perkara yang sudah kedaluwarsa. ”Ini ada apa?” tanya dia lagi.

Kalau namanya sudah kedaluwarsa, menurutnya, sudah tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan lagi untuk dilanjutkan hingga sidang. Ini tidak. Malah, Bawaslu Kota Tanjungpinang memproses hingga mengagendakan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut.

Artinya, Bawaslu Kota Tanjungpinang sudah mengangkangi aturan miliknya, yaitu Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, serta UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu.

”Laporan ini ibarat makanan yang sudah kedaluwarsa. Mau tidak kita makan yang sudah kedaluwarsa,” sebut dia.

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini tidak mau mengomentari pernyataan Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution yang mengatakan, bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sudah kedaluwarsa.

“Biarkan saja. Itu pandangan KPU Kota Tanjungpinang. Tidak jadi masalah. Ya, sah-sah saja,” kata Zaini di ruang kerjanya berada di lantai dua Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Intinya, Zaini katakan, Bawaslu Kota Tanjungpinang sudah melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan pelapor, yaitu Partai Berkarya Kota Tanjungpinang. Hasil kajiannya, laporan dari pelapor Dhanial Herly Hartono dapat diterus hingga sampai saat ini. ”Hari Selasa kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, saksi atau saksi ahli dari pihak pelapor dan terlapor,” singkat Zaini.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here