Atasi Kesenjangan Daerah Kepulauan

0
953
SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah saat mengikuti FGD di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (19/1).f-mazpram/humas pemprov kepri

Delapan Provinsi Desak Pembahasan RPP dan RUU Daerah Kepulauan

Untuk mensukseskan cita-cita negara ini menjadi poros maritim dunia, maka jangan lupakan delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Kesenjangan harus diatasi karena provinsi kepulauan jadi kunci mensukseskan cita-cita tersebut.

JAKARTA – TIDAK dihitungnya luas lautan dalam pengalokasian dana transfer pusat ke daerah membuat provinsi kepulauan mengalami ketertinggalan multidimensi dibandingkan provinsi daratan (kontinental).

Karena itu, inisiatif DPD RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan harus berakhir menjadi Undang-Undang.

Selain itu, segera sahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Dua produk hukum ini harus disegerakan disahkan.

Inilah isu-isu penting yang dibahas pimpinan delapan provinsi kepulauan di Indonesia saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Agenda Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan yang diselenggarakan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (19/1).

Percepatan pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, upaya-upaya memangkas kendala dasar pembangunan daerah kepulauan terus dilakukan.

Baca Juga :  Koalisi Anak Pinang Pasti Usung Kandidat

FGD juga mendukung agar disahkan UU tentang Daerah Kepulauan dan terus mendorong terbitnya RPP tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Gubernur dan Wakil Gubernur serta perwakilan dari delapan provinsi kepulauan hadir dalam FGD tersebut. Kepri sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan langsung dipimpin Sekdaprov H TS Arif Fadillah.

Arif didampingi sejumlah kepala OPD di antara Kapala Barenlitbang Naharuddin, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, Kadis Pariwisata Buralimar, Kadis Keluatan dan Perikanana Edy Sofyan, Kadis ESDM Amjon, Kadis Perhubungan Jumhur Ismail, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, Karo Pemerintahan Haryono dan Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Wagub Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin, Wagub Maluku Zeth Sahuburua, Wagub Maluku Utara H Muhammad Natsir Thaib, perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Baca Juga :  Kucuran Dananya Hanya seperti Menetes

Di penghujung Januari ini, direncanakan diselenggarakan Konferensi Daerah Kepulauan di Batam. Selain delapan provinsi kepulauan, konferensi ini juga akan dihadiri DPR RI, DPD RI, Menko Maritim, Menteri Dalam Negeri dan kementerian lembaga lainnya.

Sekda Arif dalam pengantarnya mengatakan, selama ini pemerintah melaksanakan pembangunan berdasarkan pendekatan kontinental sehingga daerah (provinsi) kepulauan mengalami ketertinggalan multidimensi dalam pembangunan akibat perlakuan yang sama dengan daerah-daerah kontinental. Karena itu, pihaknya berharap ke depan luasnya laut harus diperhitungkan.

”Nawacita Presiden mendukung untuk itu yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Juga Nawacita ketiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Arif.

Gubernur Babel Erzaldi mengatakan, BKS Provinsi Kepulauan harus memanfaatkan momentum agar cita-cita bersama untuk menyejahterakan masyarakat kepulauan semakin cepat terwujud.

Wagub NTB Muhammad Amin mengatakan, UU Daerah Kepulauan akan membuat kesenjangan teratasi. Apalagi Presiden Jokowi ingin menjadikan negeri ini sebagai poros maritim dunia.

Wagub Maluku Zeth mengatakan negeri ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut yang besar itu bukan laut yang kosong tapi laut yang punya potensi. Potensi itu yang harus dimanfaatkan untuk semakin menyejahterakan rakyat.

Baca Juga :  Pos Pengamanan Bandara Sudah Difungsikan

Sementara Wagub Maluku Utara Matshir Thaib mengatakan semangat provinsi kepulauan adalah ingin memberi kontribusi pada NKRI. Dia mengatakan tingkat kerawanan di laut-laut rawan dan hampir ada di semua daerah provinsi kepulauan.

”Kebijakan Presiden dengan Tol Laut itu membangun kekompakan provinsi kepulauan. Pada tahun 2022 pendapatan negara diambil pariwisata. Inti yang terkenal adalah wisata bahari. Kita memberikan sumbangan besar ke negara,” kata Natshir

Pada acara yang dimoderatori Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin ini semua provinsi menyampaikan masukannya. Konferensi yang direncanakan dilaksanakan di SwissBell Hotel Harbour Bay Batam ini akan menghasilkan keputusan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here