ATB Nunggak Pajak Rp 16 Miliar

0
872
Waduk kawal: Gubernur Kepri dan Dirut PDAM saat meninjau Waduk Kawal beberapa w aktu lalu.

Harus Setor ke Pemprov Sesuai Pergub

PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) disebutkan belum membayar pajak permukaan air ke Pemprov Kepri sekitar Rp 16 miliar hingga Juni 2017.

BATAM – Berdasarkan pres rilis dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Kepri menyebutkan, salah satu wajib pajak air permukaan yang mengalami perubahan NPA yaitu PT Adya Tirta Batam (ATB).

”Sejak berlakunya Pergub ini, terdapat kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh ATB per Juni 2017 sebesar Rp 16 miliar (termasuk denda),” demikian kata Isdianto, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Kepri dalam pres rilisnya, kemarin.

Perusahaan ini mengelola pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Batam dengan besaran NPA antara Rp 1.598/M3 sampai dengan Rp 1.866/M3 (progresif) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 200/M3. Perubahan NPA sebesar kurang lebih 900 persen tidak berarti akan menyebabkan kenaikan tarif air ATB sebesar 900 persen. Contoh, bila masyarakat selama ini membayar tagihan air sebesar Rp 100.000 per bulan, bukan berarti selanjutnya masyarakat akan dibebani tagihan air sebesar Rp 900.000 per bulan.

Baca Juga :  Lima Bulan, Penderita Malaria 87 Orang

Perlu dijelaskan bahwa besaran Pajak Air Permukaan dihitung sebesar 10 % x Volume x NPA. Karena perhitungan tarif pajak air permukaan yang dibayarkan masyarakat hanya sebesar 10% dari NPA (yang mengalami kenaikan). Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah menetapkan tarif Pajak Air Permukaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pergub ini sebagai pengganti Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Gubernur dapat menetapkan NPA secara periodik. Sejak tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kepri belum pernah menaikkan NPA. Pada tahun 2014 Pemprov Kepri telah membuat kajian NPA.

Baca Juga :  Tepi Pantai Prioritas Pembangunan

Selanjutnya hasil kajian NPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan NPA yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Opini yang berkembang diberbagai media saat ini yang menyatakan bahwa karena Pemprov Kepri menaikkan tarif sebesar 900 persen akan berimbas kepada kenaikan tarif air PT ATB yang dibebankan kepada masyarakat, adalah tidak benar. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu Wajib Pajak PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Batam yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, wajib dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Untuk masalah penentuan tarif air ATB bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri. Sedangkan Pemprov Kepri hanya mengatur NPA.

Baca Juga :  Polairud Kepri Harus Tumpas Perompak

Agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat terkait dengan tarif air bersih hendaknya pihak-pihak terkait duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disebutkan bahwa Pajak Air Permukaan merupakan Pajak Provinsi.

Untuk itu pemungutannya menjadi kewenangan Provinsi dan hasil pemungutannya 80 persen dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Sebagai dasar untuk melakukan pemungutannya dibuatlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here