Atlet Natuna Tak Ikut Porprov

0
282
SALAH satu cabang olahraga beladiri Pencak Silat ketika menggelar kegiatan. F-ISTIMEWA

Atlet Kabupaten Natuna tidak akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang diselenggarakan di Kota Tanjungpinang akhir November 2018 nanti. Hal itu, karena tidak memiliki anggaran untuk membiayai seluruh atlet selama di Tanjungpinang.

NATUNA – Akibatnya, 21 cabang olahraga yang tergabung dalam KONI di Natuna tidak bisa berlaga seperti yang diharapkan sebelumnya.

Dana Tunda Salur (DTS) dianggap sebagai penyebab utama, gagalnya atlit Natuna tampil dalam perhelatan akbar olahraga tingkat Provinsi yang dilaksanakan empat tahun sekali.

Sebab, anggaran akomodasi dan transportasi yang di-ploting Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Natuna masuk dalam dana tunda salur Pemerintah Pusat,

”Sulit untuk kita bisa ikut serta pada Porprov nanti. Karena kondisi keuangan daerah yang hingga kini belum mendapat transferan dari Pusat,” kata Kadisdikpora Natuna, Suherman, Senin (5/11).

Mendengar kabar, bahwa pemerintah tidak bisa memberangkatkan atlit cabang olahraga sontak membuat sejumlah pengurus cabang olahraga berang. Mereka menilai, pemerintah gagal dalam membina atlet daerah.

”Kemarin kami menggelar rapat dengan pemerintah. Katanya anggaran tak ada, maka disepakati semua cabang olahraga tak ada yang ikut Porprov,” kata Pelatih Pencak Silat Natuna, Hariadi.

Namun begitu, Hariadi mengaku maklum, dengan keadaan ini karena kondisinya berada di luar kemampuan semua pihak.

”Tapi mending begitu. Ketimbang nanti kita berangkat ikut Porprov, jatuhnya jadi hutang. Lebih baik diputuskan bersama antara pemerintah dan seluruh Pengcab. Dan itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Ia berharap ke depan tidak terjadi keadaan seperti ini agar bakat atlit bisa tersalurkan dan prestasi dapat diraih. “Mudah-mudahan Porprov mendatang tidak seperti ini lagi,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, DPRD Natuna belum bersedia berbicara secara panjang lebar perihal kebijakan Pemerintah Pusat yang menunda salur alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Natuna.

Mereka beralasan, masih menunggu penjelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna.

Ketua Komisi III Bidang Anggaran DPRD Natuna Harken mengaku, pihaknya telah mengetahui informasi yang kurang menggembirakan itu.

Belum lagi, DBH Migas untuk Natuna kini sudah tidak besar lagi seperti dulu dalam kisaran ratusan miliar hingga triliun.

Pengurangan itu terjadi, karena adanya aturan berupa UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bupati Natuna Hamid Rizal pernah menjelaskan, tahun ini DBH Migas untuk Natuna hanya berjumlah puluhan miliar saja pertahun.

Padahal, sebelum-sebelumnya pendapatan ini bisa mencapai ratusan miliar hingga hampir Rp1 triliun.

”Tahun ini DBH Migas kita cuma Rp11 miliar. Ini yang membuat kita kesusahan, karena pendapatan yang satu ini lah jadi andalan kita satu-satunya,” tegas Hamid, di Rumah Makan Sisi Basisir saat mebuka UKW Angkatan Pertama Kabupaten Natuna, Sabtu (14/10) kemarin.

Ia menyebutikan, pendapatan itu bukan hanya berkurang dari segi jumlahnya melainkan juga mekanisme alokasinya tidak ada yang jelas.

”Udah jumlahnya kecil, ditunda salur pula,” ucap Hamid sambil berseloroh, beberap waktu lalu. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here