Aturan Berpihak ke Kontraktor Besar

0
452
KETUA Komisi IV DPRD Kepri, TJA memberi masukan kepada masyarakat saat dialog kerakyatan atas kinerja Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Dompak, Senin (19/3). f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebutkan hanya terjadi di zaman kepemimpinan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, hampir ratusan kontraktor malas ikut lelang proyek prioritas pembangunan. Bahkan, aturan yang dibuat pun dianggap mematikan pemodal kecil dan hanya berpihak ke pemodal besar.

Malasnya kontraktor ikut tender proyek pemprov dikarenakan masalah dana tunda salur yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika proyek belum dikerjakan. Hal disampaikan pihak Gapensi saat dialog dengan gubernur kemarin. Peserta pun memberikan tempo 100 hari ke depan untuk Nurdin melakukan segala macam perubahan yang positif di tubuh Tidak hanya itu, Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) akan mendesak juga DPRD Kepri untuk mengeluarkan hak interpelasi kepada Gubernur Kepri.

”Jika dalam 100 hari kerja Gubernur tidak melakukan evaluasi dari tuntutan yang kita sampaikan, maka kita akan duduki kantor Gubernur dan meminta DPRD mengeluarkan Hak Interpelasi turunkan Nurdin Basirun,” tegas Andi Cori saat dialog kerakyatan dengan Nurdin Basirun, Senin (19/3) di Aula Kantor Gubernur Dompak.

Usulan penggunaan hak interpelasi muncul saat salah satu peserta dialog evaluasi kinerja Nurdin Basirun yang dipelopori FKMPK, menyampaikan aspirasinya di acara tersebut. ”Kami hanya menyampaikan ke bapak, bahwa saat ini banyak kontraktor enggan mengikuti lelang proyek, karena tak sesuai perjanjian dan kesepakatan,” tegas Rio Panansang salah satu peserta yang juga Sekretaris Gapensi Kepri.

Tak hanya itu, Gapensi pun menyinggung bahwa sistem e-katalog yang dibangun saat ini sangat tidak berpihak kepada mereka para kontraktor yang serius ingin berkontribusi untuk kemajuan Kepri. Menurut Rio, sistem tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat karena hanya berpihak kepada mereka yang bermodal besar. ”Kalau bisa kami minta pak gubernur mengevaluasi sistem ini,” sebutnya.

Dalam dialog tersebut, disinggung juga berbagai persoalan mendasar terhadap kinerja Gubernur dan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov selama kurun waktu 2,5 tahun. Para peserta bahkan menyampaikan secara tertulis sekitar 36 butir kritikan dan masukan terhadap kinerja Gubenur yang telah disusun forum masyarakat.

Ke-36 butir tersebut langsung diserahkan kepada Gubernur agar menjadi bahan evaluasi. Perwakilan masyarakat, Chaidar Rahmat menyampaikan, selain kritik dan masukan tersebut, pihaknya juga telah menyusun tiga butir saran dan rekomendasi kepada Gubernur.

Diantaranya, merekomendasikan Gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD yang kurang optimal. Sekaligus, mengganti OPD yang kinerjanya tidak efektif, terutama Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Biro Humas dan Protokoler.

”Kinerja Pak Gubernur sudah bagus. Namun, sangat disayangkan tidak didukung oleh Kepala OPD yang tidak layak,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA) sempat memberi masukan kepada masyarakat yang hadir saat itu. TJA mengatakan, silakan menyampaikan masukan ke DPRD Kepri.

Sejumlah pengunjuk rasa dari perwakilan kelompok perempuan yang mengatasnamakan kelompok usaha kecil menengah juga menyampaikan, bahwa selama ini dirinya tak pernah bisa berkomunikasi dengan gubernur, sehingga apa program yang sudah mereka bangun sering tak direspon pemerintah provinsi. Tak hanya masalah UMKM, peserta yang hadir juga menyampaikan, terkait maraknya tenaga kerja asing, korupsi di tubuh Dinas Pendidikan. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here