Aturan Kementerian Hambat Pembangunan

0
903
RUSAK: Dua tahun tak dilanjutkan pembangunannya membuat Pelabuhan Dompak rusak. Lahan pelabuhan ini belum dihibahkan ke Kemenhub.f-martunas/tanjungpinang pos

Terkait Hibah Lahan Pelabuhan

DOMPAK – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) soal hibah lahan tidak sejalan. Sehingga menghambat pembangunan di daerah.

Pembangunan Pelabuhan Dompak misalnya menjadi korban dua peraturan ini di Kepri. Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang membangun Pelabuhan Dompak awal akhirnya menghentikan pembangunan di tengah jalan dengan alasan, lahannya belum dihibahkan ke mereka.

Sesuai PMK, apabila Pelabuhan Dompak hendak dilanjutkan pembangunannya, maka Pemprov Kepri selaku pemilik lahan harus menghibahkannya ke Kemenhub. Di sisi lain, Pemprov Kepri harus bijaksana sebelumnya menghibahkannya. Sebab, sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pemerintah daerah tidak bisa menghibahkan lahan ke pemerintah pusat.

Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Aziz Kasim Zou mengatakan, dalam aturannya, harusnya pemerintah pusat yang menghibahkan aset yang dibangun di daerah ke pemda setempat.

Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bab I Kententuan Umum di Pasal 43 berbunyi, hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Yang dialami Pelabuhan Dompak, lanjutan pembangunan pelabuhan itu tahun 2016 dibatalkan lantaran lahannya belum diserahkan Pemprov Kepri ke Kemenhub. Tahun 2017, Kemenhub kembali menganggarkan lanjutan Pelabuhan Dompak. Saat pembahasan RAPBN, pihak Kemenkeu mencoret anggaran tersebut dengan alasan, lahannya belum jelas karena belum diserahkan Pemprov Kepri Kemenhub.

Baca Juga :  160 Polisi Muda Mulai Bertugas

Kemenkeu sendiri merupakan kementerian yang mencatat semua aset pemerintah pusat. Sehingga, aset negara yang harus dicatat harus disertai dengan sertifikat lahannya. Saat kunjungan Komisi III DPRD Kepri dan Dishub Kepri ke Kantor Kemenhub bulan lalu, pihak Kemenhub berjanji akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan Tanjungmoco tahun 2018 nanti.

Namun ada syaratnya. Lahan milik Pemprov di Pelabuhan Dompak harus dihibahkan ke Kemenhub. Paling lambat, Maret 2018 nanti, lahan itu sudah harus dihibahkan. Sedangkan syarat lanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjungmoco, jalan menuju pelabuhan itu harus dibangun tahun depan.

Terkait pembangunan Pelabuhan Dompak, menjadi dilema buat Pemprov Kepri. Jika lahan diserahkan, maka menyalahi Permendagri. Jika lahan tak diserahkan, pihak Kemenhub tidak akan melanjutkan pembangunannya. Jadinya, uang rakyat yang sudah dikucurkan puluhan miliar membangun pelabuhan itu akan mangkrak dan tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat.

Aziz Kasim Zou mengatakan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berusaha bijaksana terkait fenomena ini. Sebagai kepala daerah, gubernur menginginkan Pelabuhan Dompak dilanjutkan pembangunannya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Gaji Belum Naik, Petugas Kebersihan Diminta Bersyukur

Namun, gubernur tetap meminta bawahannya apakah proses hibah nanti menyalahi aturan. Jika memang menyalahi aturan, maka koordinasikan dengan pihak terkait.
Sebagai bawahan, ujar Aziz Kasim Zou, mereka tidak ingin proses hibah ini jadi persoalan ke depan. Mereka tidak ingin melanggar aturan.

Meski demikian, Dishub Kepri tetap menyambut baik niat Kemenhub yang ingin melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak tahun 2018 nanti. Pihak Dishub Kepri akan mengirimkan surat ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk menanyakan soal hibah lahan itu. Sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. ”Suratnya sudah kami susun dan akan segera kita kirimkan,” ungkapnya.

Mengingat permintaan pihak Kemenhub agar menghibahkan lahan Pelabuhan Dompak tahun depan, maka saat ini Pemprov Kepri sedang mengurus sertifikatnya. ”Karena hibah lahan itu tak bisa alas hak atau surat tebas. Harus sertifikat dan sekarang sedang proses pengurusan,” tambahnya.

Pasal 36. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan ada atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Baca Juga :  Rahmat Juara Eco Run Mapur 2018

Pasal 35. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

Pasal31. penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Pasal 32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk pengelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah sattus kepemilikan.

Pasal 34. Pinjam pakai adalah penyerahan pengunaan barang dan atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan atau setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada gubernur, wali kota atau bupati. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here