Aturan Penerbangan, Pejabat Wajib Lewat X-ray

0
769
LANDASAN BANDARA: Inilah landasan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. F-Adly/Tanjungpinang Pos

Gedung VVIP Bandara RHF Berkelas Internasional 

Gedung Very Very Important Person (VVIP) Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang akhirnya tersertifikasi sebagai gedung VVIP kelas internasional. Gedung ini merupakan milik Pemprov Kepri. Siapapun pejabat negara atau pejabat daerah yang melewatinya wajib diperiksa lewat x-ray. Itulah peraturan penerbangan internasional.

TANJUNGPINANG – Sertifikasi ini dikeluarkan Kementerian Perhubungan Dirjend Hubungan Udara RI setelah melakukan ujicoba dan kelayakan di lapangan selama tiga hari. Kabid Angkutan dan Perhubungan Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Tri Musa mengatakan, salah satu yang paling penting diujicoba pihak Kemenhub adalah x-ray.

”Sedikitnya ada enam item yang dilakukan ujicoba. Mereka dua atau tiga hari di lapangan dan akhirnya lolos. Sekarang, gedung VVIP kita sudah berkelas internasional,” ujar Tri Musa, kemarin.

Dengan lolosnya gedung VVIP, maka sudah bisa dipergunakan. Artinya, semua pejabat negara, pejabat daerah yang melalui gedung itu wajib melalui x-ray. Aturan penerbangan internasional harus diikuti. Tidak ada yang diistimewakan saat melewati bandara. Semua harus melalui x-ray.

Kini, gedung tersebut sudah ramai dan banyak digunakan pejabat sebagai ruang keberangkatan. Di sana, terdapat dua ruang tunggu serta ruang salat. Untuk sementara, pengelolaan gedung itu masih ditangani pihak pengelola Bandara RHF. Sebab, Pemprov Kepri sendiri belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengelola gedung tersebut.

Apalagi, peralihan status pegawai ini cukup rumit. Karena pegawai sipil menjadi pegawai khusus bandara butuh waktu lama. Dan yang terpenting adalah, pegawai pengelola gedung/bandara harus memiliki keahlian khusus. Mereka harus dilatih khusus dan butuh biaya besar.

Misalnya saja, pegawai bandara terutama yang bekerlas internasional harus mengikuti pelatihan hingga satu tahun di Spanyol. ”Makanya, SDM kita yang belum ada,” tambahnya.

Tri Musa juga sedang mencari jalan bagaimana agar gedung VVIP tersebut menghasilkan uang. Sebab, Pemprov Kepri sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun gedung itu serta menyediakan sarana prasarananya termasuk x-ray.

”Minimal kita dapat mengelola uang parkirnya. Jangan dilihat nilainya yang kecil saat ini. Karena ke depan pasti akan ramai,” bebernya. Untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan Pemprov Kepri juga sudah pernah membahasnya dengan pengelola Bandara RHF.

Namun, dari beberapa kali pembahasan, belum ada titik temunya. Pemprov Kepri sepertinya sulit mendapatkan tambahan PAD dari sana. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub saat ini. Sebab, Perda tentang Retribusi Daerah baru saja disahkan. Di Perda ini disebutkan, setiap aset Pemprov Kepri agar menghasilkan uang. Salah satu aset Pemprov Kepri yang akan menghasilkan uang adalah Gedung Asrama Haji Tanjungpinang. Gedung ini sering disewakan selama ini namun uangnya tak masuk PAD.

Dengan keluarnya Perda terbaru ini, maka uang sewa gedung itu harus masuk ke kas daerah. Bahkan kantin di semua gedung milik Pemprov Kepri harus ada kontribusi ke kas daerah. Tiga dari tujuh bandara di Kepri belum memiliki kode internasional. Hal itu dikarenakan bandara tersebut belum didaftarkan alias belum bergabung dengan International Air Transport Association/International Civil Aviation Organization (IATA/ICAO).

Adapun tiga bandara di Kepri yang belum memiliki kode internasional tersebut adalah, Bandara Letung Anambas, Bandara Ranai Natuna dan Bandara Tambelan, Kabupaten Bintan. Kabid Angkutan Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Ir Tri Musa mengatakan, sedangkan empat bandara lainnya di Kepri sudah memiliki kode bandara yakni kode SIG/WIDS untuk Bandara Dabo, Kabupaten Lingga.

”Kemudian, kode BTH/WIKB untuk Bandara Hang Nadim Batam, kode TJB/WIBT untuk Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, dan kode TNJ/WIDN untuk Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, baru-baru ini.

Tujuan terdaftar di IATA/ICAO ini untuk mendapatkan kode bandara dan kode yang dikeluarkan tidak ada yang sama di seluruh dunia. Dengan bergabung di organisasi internasional itu, aturan-aturan tentang pengelolaan bandara pun wajib diikuti.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here